Network
KEPRI POST - Kejadian kecelakaan kerja di perusahaan galangan kapal PT Marcopolo Batam tidak lepas dari buruknya pengawasan Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
Ketua DPD FSP LEM SPSI Kepri, Saiful Badri mengatakan bahwa kasus kecelakaan kerja hingga menghilangkan nyawa pekerja telah berulang kali terjadi di Batam, termasuk di PT Marcopolo. Namun tak ada sanksi atau tindakan tegas yang dilakukan pengawas Disnaker Kepri terhadap perusahaan yang melanggar.
Menurutnya, seharusnya pengawas ketenagakerjaan pada Disnaker Kepri memaksimalkan lagi fungsi pengawasan di lapangan. Khususnya perusahaan yang rawan mengabaikan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), agar kasus seperti di PT Marcopolo Batam tidak terulang.
Baca Juga: Kecelakaan Kerja di PT Marcopolo Shipyard Batam, Polisi Mintai Keterangan Saksi
"Supervisi terhadap penerapan K3 masih sangat minim, sehingga kecelakaan kerja berpotensi terus terjadi. Penindakan terhadap pelanggar atau perusahaan yang mengabaikan K2 pada pekerja juga minim," katanya.
Menurut Syaiful, berdasarkan ketentuan, pekerja memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Upaya K3 ini untuk memberikan jaminan keselamatan kepada pekerja untuk mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja.
"Selama ini, hampir tak ada sanksi yang diberikan kepada perusahaan yang melanggar kewajiban dalam menerapkan K3. Fungsi penegakan hukum ketenagakerjaan ini yang masih lemah di pengawas ketenagakerjaan Disnaker Kepri," ujarnya.
Baca Juga: Kepolisian Masih Temukan Obat Sirup di 58 Apotek dan Toko Obat di Kepri
Sebelumnya, kecelakaan kerja terjadi di PT Marcopolo Shipyard Batam pada Kamis, 20 Oktober 2022 dan menewaskan dua pekerja, Tw (23) dan Pj (23). Sedangkan dua korban lagi, Rh (23) dan Wh (28) mengalami luka serius. Warga Kavling Kamboja dan Perumahan PJB tersebut saat ini tengah menjalani perawatan medis.
