Network
KEPRI POST - Sejumlah pihak menyayangkan penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) di Batam oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang berlangsung secara tertutup. FGD yang membahas tentang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023, hasil sedimentasi, dan ekspor pasir laut ini minim partisipasi masyarakat.
Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), misalnya, mengaku tidak pernah menerima undangan FGD di Batam tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP.
"Hingga Kamis (8/6/2023) pagi pukul 08.00 WIB, kami tidak pernah menerima undangan itu dari KKP. Padahal, tadi malam kami mendapat informasi dari teman-teman yang diundang, bahwa nama Direktur Eksekutif CERI ternyata juga dimasukkan ke dalam daftar nama para undangan," ungkap Sekretaris CERI, Hengki Seprihadi.
Baca Juga: Jokowi Terbitkan Aturan Ekspor Pasir Laut, CERI Curigai Kepentingan 4 Pengusaha Kakap
Hengki menerangkan bahwa pihaknya mendapatkan informasi kegiatan FGD yang berlangsung hari ini di Hotel AP Premier Batam.
"Informasi yang kami terima, ada undangan dari unsur Legislatif 1 orang, Kemenko Martim dan Investasi 1 orang, KKP 30 orang, Pemda 8 orang, akademisi dan perguruan tinggi 5 orang, lembaga swadaya masyarakat 24 orang, serta dunia usaha atau swasta 2 orang," terangnya.
Baca Juga: Ekspor Pasir Laut Ancam Kerusakan Lingkungan Kepri: Dihentikan Megawati, Dibuka Lagi oleh Jokowi
Terkait kenyataan tersebut, Hengki menyebutkan bahwa CERI tengah melakukan penelusuran lebih lanjut.
