Penambangan Pasir Laut Ilegal di Kepri Marak Lagi, Polairud Tangkap 4 Kapal di Karimun

- 2 Mei 2024, 20:00 WIB
KKP menghentikan permanen penambangan pasir laut di Pulau Rupat. Saat ini penambangan pasir laut ilegal di Kepri marak lagi.
KKP menghentikan permanen penambangan pasir laut di Pulau Rupat. Saat ini penambangan pasir laut ilegal di Kepri marak lagi. /tangkap layar/kkp/

Direktur Eksekutif CERI Yusri Usman mengatakan, dampak lingkungan pasti terjadi setiap adanya ekploitasi yang masif terhadap pasir laut. Persoalannya adalah sejauh mana meminilisir dampak negatifnya.

"Faktanya, kebutuhan pasir laut jika untuk kepentingan infrastruktur dan reklamasi dalam negeri, selama ini dan kedepan tidak membutuhkan payung hukum PP 26/2023," katanya.

Yusri menerangkan, sejak lama kebutuhan dari pemanfaatan pasir laut untuk keperluan infrastruktur dan reklamasi di seluruh Indonesia sudah memiliki payung hukum. Yakni mulai dari Undang Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pokok Pokok Pertambangan, yang telah diubah beberapa kali dan terakhir menjadi Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara.

Ia menduga di balik kehebohan terbitnya PP 26 Tahun 2023, terjadi perebutan kewenangan karena potensi uangnya yang sangat besar.

"Diduga di belakang panggung ini terjadi pertarungan perebutan kewenangan pengelolaan antara Kementerian ESDM dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), sebab cuannya besar," bebernya.***

Halaman:

Editor: Zaki Setiawan


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah