Penambangan Pasir Laut Ilegal di Kepri Marak Lagi, Polairud Tangkap 4 Kapal di Karimun

- 2 Mei 2024, 20:00 WIB
KKP menghentikan permanen penambangan pasir laut di Pulau Rupat. Saat ini penambangan pasir laut ilegal di Kepri marak lagi.
KKP menghentikan permanen penambangan pasir laut di Pulau Rupat. Saat ini penambangan pasir laut ilegal di Kepri marak lagi. /tangkap layar/kkp/

KEPRI POST - Penambangan pasir laut secara ilegal di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) marak lagi. Baru-baru ini, Polairud Polda Kepri menangkap empat kapal di perairan Karimun.

Kapolda Kepri, Irjen Pol Yan Fitri Halimansyah mengaku sudah mendapatkan laporan penangkapan empat kapal tersebut. Terdiri dari 1 kapal penghisap pasir dan 3 kapal pembawa pasir.

"Saya sudah mendapatkan laporan kalau ada kapal penghisap pasir yang diamankan di perairan Karimun,” katanya kepada media, Kamis, 2 Mei 2024.

Baca Juga: Pertemuan KKP dengan Pengusaha hingga NGO di Batam Dicurigai untuk Muluskan Ekspor Pasir Laut

Adapun kapal pengangkut pasir yang ditangkap tersebut adalah KM Jay Son Contriono, KM Uji Lestari, dan KM Pratama Jaya.

Kapal-kapal tersebut tidak memiliki izin pengerukan pasir laut dan saat ini kepolisian masih mendalami pemilik dri kapal tersebut.

"Kapal tidak memiliki izin pengerukan pasir laut dan terkait pemiliknya masih dalam pemeriksaan penyidik,” kata Kapolda Yan.

Penambangan pasir laut secara besar-besaran ini dikhawatirkan sejumlah pihak pasca terbitnya PP Nomor 26 tahun 2023 tentang Pemanfaatan Sedimentasi Laut.

Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) mengingatkan agar publik tidak terkecoh dengan alasan pejabat bahwa tidak ada dampak lingkungan dari eksploitasi besar-besaran pasir laut. Terutama saat dinarasikan hanya membersihkan sedimentasi laut untuk kesehatan laut.

Direktur Eksekutif CERI Yusri Usman mengatakan, dampak lingkungan pasti terjadi setiap adanya ekploitasi yang masif terhadap pasir laut. Persoalannya adalah sejauh mana meminilisir dampak negatifnya.

"Faktanya, kebutuhan pasir laut jika untuk kepentingan infrastruktur dan reklamasi dalam negeri, selama ini dan kedepan tidak membutuhkan payung hukum PP 26/2023," katanya.

Yusri menerangkan, sejak lama kebutuhan dari pemanfaatan pasir laut untuk keperluan infrastruktur dan reklamasi di seluruh Indonesia sudah memiliki payung hukum. Yakni mulai dari Undang Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pokok Pokok Pertambangan, yang telah diubah beberapa kali dan terakhir menjadi Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara.

Ia menduga di balik kehebohan terbitnya PP 26 Tahun 2023, terjadi perebutan kewenangan karena potensi uangnya yang sangat besar.

"Diduga di belakang panggung ini terjadi pertarungan perebutan kewenangan pengelolaan antara Kementerian ESDM dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), sebab cuannya besar," bebernya.***

Editor: Zaki Setiawan


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah