Civitas Akademika Ilmu Komunikasi UMY Keluarkan Pernyataan Sikap Terhadap RUU Penyiaran

- 25 Mei 2024, 10:00 WIB
Civitas Akademika Ilmu Komunikasi UMY tolak RUU Penyiaran.
Civitas Akademika Ilmu Komunikasi UMY tolak RUU Penyiaran. /KepriPost.com/Abdul Haris/

KEPRI POST- Civitas Akademika Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta mengkritik revisi Undang-Undang Penyiaran yang saat ini sedang dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia.

Penyataan sikap itu disampaikan di Ruang Multimedia, Gedung KI Bagus Hadikusomo pada Jumat, 24 Mei 2024.

Kaprodi Ilmu Komunikasi UMY, Dr. Fajar Junaedi mewakili segenap civitas akademika mengusulkan pemerintah dan DPR RI menghentikan proses revisi UU Penyiaran untuk memastikan bahwa semua pihak yang terdampak dapat memberikan masukan dan terlibat aktif dalam proses legislasi.

Baca Juga: Aliansi Jaga Demokrasi Yogyakarta Tolak Dinasti Politik dan Pelanggar HAM

“Berbagai pihak seperti jurnalis, peneliti yang berkaitan dengan riset media, akademisi dan berbagai kalangan harus dilibatkan dalam revisi ini”, katanya.

Fajar menilai dihilangkannya partisipasi publik membuat pembahasan ini sangat top-down. dimana Undang-Undang dibentuk oleh elit politik dan masyarakat sipil hanya diminta untuk mengikuti.

Menurutnya, proses revisi undang-undang ini seharusnya menerapkan prinsip kehati-hatian karena mengatur tentang penggunaan frekuensi penyiaran yang merupakan milik publik dan jumlahnya terbatas Hal lain revisi ini juga mencakup regulasi terhadap konten digital yang bukan frekuensi publik.

Dari aspek isi ia menilai bahwa terdapat beberapa pasal yang dapat menghalangi kebebasan pers di Indonesia seperti adanya larangan konten jurnalisme investigasi. Padahal jurnalisme investigasi merupakan salah satu stategi pers dalam mengawasi jalannya pemerintahan (eksekutif, legislatif, yudikatif) sebagai pilar keempat demokrasi (fourth estate).

Demikian juga pasal yang menyatakan bahwa konten siaran di internet harus patuh pada Standar Isi Siaran (SIS) dan KPI diberikan wewenang untuk melakukan penyensoran di media sosial.

Halaman:

Editor: Zaki Setiawan


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah