CERI Sebut Jokowi Berpotensi Dimakzulkan Jika Teken Beleid Izin Tambang untuk Ormas Keagamaan

- 9 Juni 2024, 20:00 WIB
CERI sebut Presiden Jokowi berpotensi dimakzulkan jika meneken beleid tambang untuk ormas keagamaan.
CERI sebut Presiden Jokowi berpotensi dimakzulkan jika meneken beleid tambang untuk ormas keagamaan. /tangka layar/ceri/unsplash

KEPRI POST - Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melanggar peraturan perundang-undangan dan berpotensi dimakzulkan. Pasalnya, Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 25 Tahun 2024.

Direktur Eksekutif, Yusri Usman menyebut PP 25/2024 tentang Perubahan Atas PP 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubata bertentangan dengan UU 3/2020 tentang Perubahan Atas UU 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

"PP Nomor 25 Tahun 2024 yang ditandatangani Presiden Jokowi (30 Mei 2024) jelas bertentangan dengan amanah UU Minerba Nomor 3 Tahun 2020. Dari yang semestinya setiap pemberian IUP melalui lelang, justru dalam PP terbaru ditambahkan dapat diberikan melalui penawaran prioritas (lihat pasal 83a)," kata Yusri kepada KepriPost.com, Minggu, 9 Juni 2024.

Baca Juga: Selain Karen, CERI Minta Nicke Widyawati dan Dwi Soetjipto Ikut Bertanggung Jawab di Kasus LNG

"Jelas dengan melakukan revisi PP yang bertentangan dengan UU, Presiden Jokowi kami anggap telah melanggar UU 13/2022 tentang Perubahan Kedua atas UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dimana jelas, di dalam hierarki peraturan perundang-undangan kedudukan hukum UU adalah lebih tinggi dari PP. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011 sebagaimana diubah terakhir dengan UU 13/2022. Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU 12/2011 itu, kekuatan hukum UU lebih tinggi dari PP," lanjut Yusri.

Tidak sebatas itu, kata Yusri, Peraturan Pemerintah juga tidak boleh diskriminatif terhadap kelompok masyarakat, tetapi dia harus menjelaskan secara teknis dari Undang Undang di atasnya.

Untuk itu, pilihan potensi impeachment Presiden masuk dalam wilayah wakil rakyat di DPR RI untuk menyikapinya. Kami hanya dapat menggugat produk PP Nomor 25 Tahun 2024 ke Makamah Agung untuk dibatalkan.

Baca Juga: CERI Curigai Kedatangan Dubes Iran ke Bakamla Usai Penangkapan Kapal Tanker MT Arman 114

"Pengurus CERI telah sepakat menggugat PP Nomor 25 Tahun 2024. Hari Senin 11 Juni 2024 semua penggugat akan menandatangani surat kuasa kepada Dr Augustinus Hutajulu SH, Mkn sebagai pihak yang mendapatkan kuasa untuk menggugat," kata Yusri.

Halaman:

Editor: Zaki Setiawan


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah