Network
KEPRI POST - Anggota Komisi VI DPR Muhammad Husein Fadlulloh menyatakan kekecewaannya kepada Badan Pengusahaan (BP) Batam atas temuan Ombudsman yang menilai Pelabuhan Batu Ampar kurang layak untuk penumpang.
Kekecewaan itu diungkapkan Husein saat rapat dengar pendapat antara Komisi VI DPR dengan BP Batam di Jakarta, Senin, 6 Juni 2022.
Saya cukup kecewa dengan adanya temuan ataupun tone yang negatif dari Ombudsman Kepri ini. Jadi harus diperbaiki," tegasnya, dikutip kepripost.com dari situs resmi DPR.
Husein berharap program pembangunan Pelabuhan Batu Ampar di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) lebih ditingkatkan lagi.
Baca Juga: Dua Pelaku Begal di Depan Imperium Kota Batam Diringkus Polisi, Satu Pelaku Dihadiahi Timah Panas
"Progres dari pembangunan (Pelabuhan) Batu Ampar saya harapkan ini bisa lebih ditingkatkan lagi karena ada temuan-temuan dari Ombudsman. Khususnya yang disitu mungkin tonenya itu negatif, kurang baik ya bagi BP Batam," ujarnya.
Menurut Husein, Batam sebagai penghubung antara Indonesia dengan Singapura memiliki peran yang penting, terlebih sebagai partner perdagangan.
Untuk itu, BP Batam diminta berbenah agar nantinya akses melalui pelabuhan bisa lebih baik lagi.
"Ini mungkin jaraknya bisa kita tempuh dengan 30-40 menit dengan kapal ferry. Nah ini menjadi penting BP Batam, Kota Batam ini supaya betul-betul berbenah untuk bisa menjadi kota yang betul-betul lebih maju ke depannya. Ini harus menjadi percontohan, ke depan harus bisa menjadi lebih baik lagi," katanya.
Baca Juga: Musibah Kebakaran Kapal Dumai Line 5: Satu ABK yang Hilang Bernama Ade Saputra
Sebelumnya, Kepala Perwakilan Ombudsman Kepri Lagat Parroha Patar Siadari menyatakan bahwa Pelabuhan Batu Ampar sangat tidak layak untuk penumpang.
Pernyataan tersebut ia sampaikan usai inspeksi mendadak (sidak) bersama Direktorat Litbang Kementerian Perhubungan di Pelabuhan Batu Ampar.
"Secara keseluruhan kita lihat, pada intinya pelabuhan ini sangat tidak layak. Terutama fasilitasnya tidak memadai sebagai pelabuhan penumpang," kata Lagat, dikutip dari situs resmi Ombudsman.***
