Network
KEPRI POST - Nasib sekitar 7.000 tenaga honorer yang ada di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) belum jelas sampai saat ini.
Kunjungan kerja Komisi II DPR ke Kepri gagal mendapat solusi terkait nasib honorer ke depan, menyusul rencana pemerintah menghapus status mereka pada 2023.
Komisi II DPR justru mengaku kesulitan untuk membahas lebih lanjut persoalan tenaga honorer tersebut dengan pemerintah. Khususnya dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa dalam pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR di Kepri. Dalam pertemuan pada Senin 11 Juli 2022 itu hadir Wakil Gubernur Kepri, Kakanwil BPN Kepri, Kepala Ombudsman Kepri, Ketua KPU Kepri, Ketua Bawaslu Kepri.
Baca Juga: Ansar Ahmad Sebut Jika Berpasangan dengan Amsakar Achmad yang Milih Makin Mudah, Ini Alasannya
Saan mengaku membutuhkan data jumlah tenaga honorer yang jelas agar dapat diperjuangkan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Itu yang menjadi kesulitan bagi kami di Komisi II ketika ingin menyampaikan ke KemenPAN RB dan BKN. Karena data honorer itu berubah ubah. Kita minta untuk segera perbaiki, jadi itu bisa memudahkan kami di Komisi II untuk memperjuangkan para tenaga honorer menjadi PPPK,” tuturnya.
Saan menambahkan, meski diprioritaskan untuk diangkat menjadi PPPK, pemerintah juga harus tetap melakukan prinsip kehati-hatian dan profesional.
Mengingat terkadang PPPK ini menjadi beban pemerintah daerah, maka penting terkait penerimaan honorer yang nantinya menjadi PPPK ini harus benar-benar selektif dan hati-hati.
