Network
KEPRI POST - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) memberikan lampu hijau terkait pemutihan status hutan lindung untuk pengembangan Bandara Raja Haji Abdullah Karimun.
Sinyal itu diungkapkan Gubernur Kepri Ansar Ahmad saat menyambut kedatangan Wakil Menteri (Wamen) LHK Alue Dohong di Bandara Internasional Hang Nadim Batam, Sabtu 16 Juli 2022.
Menurut Ansar Ahmad, Pemprov Kepri terus melakukan berbagai upaya guna mempercepat peralihan status hutan di sekitar kawasan Bandara Raja Haji Abdullah Karimun.
"Kita mendapatkan lampu hijau dari Kementerian LHK untuk segera dilakukan pemutihan status hutan lindung yang masuk Daerah Penting Cakupan Luas bernilai Strategis (DPCLS) pengembangan bandara Karimun," katanya.
Baca Juga: ISSI Kepri Kirim Delegasi Terbaik di Kejurnas Road dan MTB 2022 Banyuwangi
Pengembangan Bandara Raja Haji Abdullah Karimun menjadi keharusan yang tidak bisa ditunda lagi.
Sebab Karimun adalah satu dari tiga kawasan Free Trade Zone (FTZ) atau kawasan perdagangan bebas di Kepri selain Batam dan Bintan.
Untuk mempercepat pembangunan daerah tersebut, maka perlu sarana infrastruktur transportasi berupa bandara bagi pesawat berbadan lebar.
Panjang landasan Bandara Raja Haji Abdullah saat ini yang hanya 1.500 meter cuma cukup untuk mengakomodasi pendaratan pesawat perintis.
Baca Juga: Mulai Hari Ini Binda Kepri Buka Gerai Vaksinasi di Bandara Hang Nadim
Dengan adanya perpanjangan landasan Bandara Raja Haji Abdullah, maka pesawat-pesawat komersial bisa melayani penerbangan langsung ke Karimun.
Rencananya perpanjangan landasan bandara menjadi 2.200 meter bakal menyasar kawasan hutan lindung. Untuk itu perlu izin Kementerian LHK guna mengalihkan dan memutihkan status kawasan hutan lindung tersebut.
Ansar Ahmad menjelaskan, terdapat sekitar 14,29 hektare wilayah hutan lindung yang masuk DPCLS Bandara Raja Haji Abdullah Karimun.
"Secara keseluruhan ada kurang lebih 15 hektare, termasuk yang ada di sekitar wilayah bandara," katanya.***
