Network
"Masuk kantor kalau nggak ada kerja, ngapain, Pak. Bagus di rumah saja. Lebih baik kembangkan di Batam. Manalah tahu, tahun 2024 maju (calon) wali kota, jadi pula wali kota bapak ibu sekalian. Suaminya gubernur, istrinya wali kota,” kata Rudi.
Kepala Perwakilan Ombudsman Kepri, Lagat Siadari menyayangkan adanya indikasi kampanye politik di sekolah-sekolah. Menurutnya, semua sekolah harus steril dari kepentingan-kepentingan yang berbau politik praktis.
"Pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, ada tiga tempat yang dilarang diakses berkampanye oleh peserta pemilu, yakni tempat ibadah, pendidikan, dan fasilitas pemerintah. Memang benar saat ini belum masuk tahapan kampanye, tapi ini bisa dimaknai berkampanye di sekolah," katanya.***
