Network
KEPRI POST - Banyaknya sekolah negeri di Kepri, khususnya di Batam yang memaksakan menerima semua peserta didik baru meski jumlahnya membludak dengan konsekuensi terpaksa menambah rombel ataupun membuka kelas online, terpaksa dilaporkan oleh Ombudsman Perwakilan Kepri ke pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pendidikan.
Menurut Kepala Ombudsman perwakilan Kepri, Lagat Paroha Siadari, laporan yang dibuatnya ke pemerintah pusat yakni ke Kementerian Pendidikan adalah bentuk temuan penyimpangan pihak sekolah negeri di Kepri, khususnya Batam terkait penerimaan peserta didik baru yang harus diberikan sanksi tegas.
Bentuk penyimpangan yang dilakukan sekolah negeri di Kepri, khususnya Batam yang dimaksud Ombudsman Kepri seperti misalnya masih adanya kuota kosong di sejumlah sekolah negeri di Kepri, khususnya Batam, serta penambahan rombel dan juga membuka kelas online, dinilai sebagai solusi yang tidak tepat.
Penambahan rombel maupun membuka kelas online di sekolah negeri, menurut Ombudsman Kepri, justru akan mengganggu proses belajar mengajar ke peserta didik, yang otomatis akan menurunkan mutu pembelajaran ke peserta didik atau siswa
Harusnya menurut Ombudsman Kepri, solusi yang harus dijalankan oleh sekolah negeri di Kepri, khususnya Batam yang saat PPDB dibanjiri pendaftar, pihak Dinas Pendidikan harusnya langsung tanggap dengan menerapkan aturan seperti misalnya memadatkan jumlah dalam satu rombel dari 36 siswa jadi 40 siswa. Sedangkan sisanya siswa yang tak tertampung, dialihkan sekolah ke sekolah negeri yang kuotanya masih banyak yang belum terisi. ***
