Network
KEPRI POST - Warga Rempang Batam menyiapkan demo besar-besaran untuk menolak relokasi yang akan dilakukan oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam. Aksi itu akan dilakukan masyarakat kampung tua di Kecamatan Galang pada Rabu, 23 Agustus 2023.
Rencananya, ada ribuan warga Rempang Batam yang akan turun dalam 'Aksi Tanpa Relokasi' untuk mendemo BP Batam. Warga mendukung pengembangan mega proyek Rempang Eco-City, tapi tidak dengan relokasi.
Koordinator aksi, Mulyadi membenarkan rencana demo besar ke BP Batam untuk menolak relokasi. Menurutnya, aksi itu tidak hanya melibatkan masyarakat kampung tua, tapi juga warga Melayu yang tinggal di berbagai wilayah di Kota Batam.
Baca Juga: Menteri Bahlil Kunjungi Pulau Rempang Batam, Lokasi Investasi Rp172 Triliun Xinyi Group China
"Titik aksi kami adalah ke Kantor BP Batam," katanya, Selasa 22 Agustus 2023.
Warga Rempang sudah beberapa kali menyuarakan penolakan atas rencana relokasi yang diajukan oleh BP Batam terkait pengembangan investasi di pulau tersebut.
BP Batam telah menyiapkan 3.000 unit rumah tipe 45 dengan luas 200 meter beserta fasilitas umum, fasilitas sosial, dan area kantor pemerintahan sebagai bagian dari relokasi warga Rempang Galang.
Untuk rencana relokasi tersebut, BP Batam sudah menyiapkan lahan seluas 199 hektare di Pulau Galang. Relokasi ini merupakan langkah lanjutan dalam percepatan pengembangan kawasan dan investasi di Pulau Rempang sejak diluncurkannya Pengembangan Kawasan Rempang Eco-City pada April 2023.
Baca Juga: Kejagung Periksa Pejabat Batam Dalami Dugaan Penyimpangan Lahan Rempang, Ini Kronologisnya!
BP Batam menggandeng PT Makmur Elok Graha (MEG) untuk menyulap kawasan Rempang menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru. Perusahaan Tommy Winata ini merencanakan investasi hingga Rp381 triliun.
Namun, rencana BP Batam untuk mempercepat pengembangan Kawasan Rempang Eco-City masih dihadapkan pada kendala dengan masyarakat, karena warga Rempang Galang memilih untuk bertahan dan menolak rencana relokasi.
Dalam aksi demo ke BP Batam besok, warga Rempang Batam telah menyusun beberapa poin tuntutan. Di antaranya menolak relokasi tanpa persyaratan apapun, menghentikan dugaan intimidasi terhadap warga dan tokoh masyarakat setempat, serta meminta BP Batam menjamin keberadaan 16 titik kampung tua yang ada di wilayah Rempang-Galang.***
