Network
KEPRI POST - Pemerintah terus menggencarkan penggunaan mobil listrik di Tanah Air, termasuk menjadi kendaraan operasional instansi pemerintah daerah.
Segmen yang diharapkan bisa mengawali penggunaan mobil listrik adalah sektor kendaraan umum dan operasional. Di antara tujuannya adalah untuk mengurangi emisi gas buang yang dihasilkan kendaran bermotor.
Kementerian Perhubungan menyebutkan, sampai dengan 2030 total kebutuhan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) untuk operasional pemerintah sebanyak 531.513 unit.
"Kami mengestimasikan penggunaan pada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, dan Polri dari kendaraan jenis ICE (pembakaran internal) ke BEV (mobil listrik berbasis baterai) tahun 2021–2030," ungkap Kasubdit Manajemen Keselamatan Kementerian Perhubungan Heri Prabowo, Jumat 28 Juli 2022.
Baca Juga: 1 Muharram 2022 Batam Hadirkan Sholawat An Nabawy dan Habib Muhammad Syahab
Ia membeberkan, jumlah kendaraan listrik di instansi pemerintah pada 2021 sebanyak 13.236 roda empat dan 39.883 roda dua.
"Angka itu terus meningkat sampai dengan 2030, yang diprediksi mencapai 132.983 roda empat dan 398.530 roda dua," kata Heri.
Sejumlah daerah sudah menyatakan mendukung penggunaan kendaraan rendah emisi seperti mobil listrik. Namun, pemerintah harus memberikan contoh terlebih dahulu supaya masyarakat mau mengikutinya.
Pemprov DKI Jakarta misalnya, sudah meluncurkan bus listrik TransJakarta. Meski demikian, kebijakan itu masih kurang untuk mengampanyekan peralihan dari kendaraan berbahan bakar minyak (BBM) ke kendaraan listrik.***
