Network
KEPRI POST - Sebagian besar kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terjadi di daerah perbatasan. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menilai daerah perbatasan sangat rentan menjadi tempat penyelundupan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal.
Parahnya, aktivitas tindak pidana perdagangan orang ini tidak hanya terjadi lewat jalan tikus atau jalur tidak resmi. Tapi sudah merambah melalui jalur formal dan jumlahnya cukup banyak.
"Bahwa jalan-jalan tikus itu ya ada juga, tapi sejak saya berdiskusi kemarin, justru melalui jalur formal yang banyak dan itu tidak ada yang memberi lampu kuning," katanya usai diskusi publik di Batam, Kamis 6 April 2023.
Baca Juga: Kantongi Daftar Jaringan, Ini Peringatan Mahfud MD ke Mafia Perdagangan Orang di Batam
Menurut Mahfud, ada beberapa penyebab yang menjadikan aktivitas perdagangan orang di daerah perbatasan sangat tinggi. Di antaranya kurangnya kesadaran masyarakat akan migrasi yang aman, kurangnya pengamanan dan kapasitas petugas, serta adanya oknum petugas dan masyarakat yang membantu penyelundupan PMI secara ilegal.
Ia juga mengungkap tiga provinsi di Indonesia yang banyak melalukan aktivitas TPPO, yakni Kepulauan Riau (Kepri), Sumatera Utara, dan Kalimantan Utara.
"Khusus di wilayah Kepri, berdasarkan data selama 2021 sampai 2023 tercatat 62 kasus penyelundupan orang. Tersangka dalam tindak pidana perdagangan orang ini mencapai 118 orang dan korban 546 orang," katanya.
Kepri merupakan salah satu daerah di Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, Singapura dan Malaysia. Perbatasan negara ini menjadi wilayah yang rawan dan mudah disusupi bagi terjadinya aktivitas penyelundupan dan perdagangan orang, serta kejahatan transnasional lainnya.
Baca Juga: Mahfud MD Sebut PMI Ilegal di Kepri Sengaja Ditenggelamkan, Kapolda Kepri: Kita Segera Koordinasi
