Network
KEPRI POST - Pernyataan lantang disampaikan calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Ia menyinggung banyaknya drama Korea (drakor) hingga arah reformasi yang jauh dari unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Pernyataan itu disampaikan Ganjar saat berpidato usai pengundian nomor urut di Gedung KPU, Jakarta, Selasa 14 November 2023 malam. Hadir dalam kesempatan itu capres-cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, parpol pengusung, dan relawan.
Menurut Ganjar, drakor-drakor yang belakangan muncul di hadapan publik semestinya tak perlu terjadi di tengah kontestasi politik nasional menjelang Pilpres 2024.
Baca Juga: Pilpres 2024: Anies Nomor Urut 1, Prabowo Nomor 2, Ganjar Nomor 3
"Beberapa hari ini kita sedang disuguhkan drakor yang sangat menarik. Drama-drama itulah yang sebenarnya tidak perlu terjadi," ujarnya.
Ganjar mengatakan bahwa ia mendengarkan banyak pihak dan menangkap hal-hal yang menjadi kegelisahan suasana kebatinan yang muncul di masyarakat. Ada dari tokoh agama, guru-guru bangsa, seniman, budayawan, jurnalis, hingga aktivis mahasiswa.
"Semuanya sedang menyuarakan kegelisahan itu. Kewajiban kita untuk menjaga. Dan kalau kita merasakan itu, rasanya demokrasi harus kita pastikan bahwa demokrasi bisa baik meskipun sekarang belum baik-baik saja," tuturnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidatonya di HUT ke-59 Golkar pada 6 November 2023 juga menyinggung banyak drakor, drama, hingga sinetron dalam perpolitikan nasional. Namun, ia tak merinci momen perpolitikan mana yang seperti drakor atau sinetron tersebut.
"Saya melihat akhir-akhir ini, yang kita liat adalah terlalu banyak dramanya. Terlalu banyak drakornya. Terlalu banyak sinetronnya. Mestinya pertarungan gagasan, pertarungan ide. Bukan pertarungan perasaan," tuturnya.
Baca Juga: Jadi Cawapres Ganjar Pranowo, Ini Permintaan Mahfud MD ke Megawati
Arah Reformasi Harus Dituntaskan Tanpa KKN
Selain drakor, Ganjar Pranowo juga menyinggung penuntasan arah reformasi yang jujur, adil, dan bebas dari korupsi, kolusi, serta nepotisme (KKN).
Ia menegaskan bahwa demokrasi harus berjalan dengan jujur dan adil serta diselenggarakan dengan penuh integritas.
"Arah reformasi mesti kita tuntaskan. Demokrasi yang berjalan jurdil, situasi yang bisa berjalan pada rel, dan kita selenggarakan dengan betul-betul membawa integritas yang jauh, jauh sekali dari unsur KKN," tegasnya.
Capres yang diusung koalisi PDIP, PPP, Hanura, dan Perindo ini menekankan bahwa demokrasi yang jujur dan adil, serta jauh dari KKN merupakan amanat konstitusi. Ia menyebut bahwa diam bukanlah pilihan dan menyerukan untuk melaporkan praktik-praktik yang mencederai demokrasi.
"Bapak ibu, diam itu bukanlah pilihan, dan bicara, ungkapkan, dan laporkan praktik-praktik tidak baik yang akan menciderai demokrasi," katanya.***
