KEPRI POST - DPRD Kota Batam menganggap Pemko Batam gagal mengelola potensi dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang memiliki potensi sangat besar.
Batam masih tertinggal dari daerah lain di Indonesia dalam pengelolaan dana CSR perusahaan yang bahkan mampu memberi kontribusi bagi pembangunan daerah.
"Padahal kalau dana CSR itu dikelola dengan serius, dengan tata kelola yang baik oleh Pemko Batam, saya yakin akan mampu membantu program atau kegiatan yang tidak tercover oleh APBD yang anggarannya terbatas," kata anggota Komisi IV DPRD Batam, Aman.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menerangkan, terdapat ribuan perusahaan yang beroperasi di Kota Batam. Perusahaan-perusahaan ini terikat dengan Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang tanggungjawab sosial perusahaan atau CSR, bahwa seluruh perusahaan yang ada harus dikelola potensi dana CSR-nya.
Baca Juga: Foodcourt Besar di Batam Tak Dipungut Pajak, Aman Curiga Disetor di Bawah Tangan
Faktanya, Pemko Batam tak kunjung melakukan pengelolaan potensi dan CSR tersebut. Bahkan, laporan tindak lanjut oleh Pemko Batam juga masih sama dengan saat pembahasan.
"Artinya Pemko Batam gagal dan tidak serius dalam mengelola potensi dana CSR di Batam," terang Aman.
DPRD Batam, ungkap Aman, melalui badan anggaran telah membuktikan bahwa perusahaan-perusahaan yang ada di Batam bersedia dan siap berkolaborasi dalam pembangunan daerah.
Hal itu antara lain terungkap dalam pembahasan KUA/PPAS APBD 2023 dan KUA/PPAS perubahan APBD 2022 beberapa waktu lalu. Dalam pembahasan tersebut, Badan Anggaran mengundang beberapa perusahaan seperti Batamindo, Citra Tubindo, PLN Batam, hingga PGN.
Baca Juga: PPDB Batam 2022, Aman Ingatkan Sekolah Tak Lakukan Pungutan Liar
Selanjutnya Banggar DPRD Batam memaparkan kebutuhan pembangunan beberapa halte di Batam. Dari pemaparan itu, banyak perusahaan yang antusias dan merespon positif untuk membantu pembangunan halte-halte tersebut.
Disini terlihat bahwa jika ada komunikasi dan koordinasi yang baik, maka perusahaan di Batam sangat antusias untuk ikut berkontribusi dan berkolaborasi dalam pembangunan daerah melalui dana CSR-nya.
"Ini bukan perusahaannya yang tak mau, tapi pemerintah daerahnya yang tak ada keseriusan untuk mengelola dana CSR perusahaan," kata Aman selaku Ketua Pansus LKPJ Wali Kota Batam Tahun Anggaran 2021.***