Network
KEPRI POST - Nelayan di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) akan mendapatkan prioritas kemudahan akses kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis solar.
Kemudahan itu ditandai dengan penandatanganan MoU tentang Penyederhanaan Prosedur Penyaluran BBM Bersubsidi untuk nelayan di Hotel Marriott Batam, Jumat 24 Juni 2022.
Penandatanganan MoU dilakukan oleh perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikana, Pertamina Patra Migas, BPH Migas, dan Gubernur Kepri Ansar Ahmad. Selain itu juga dengan Walikota Bitung, Bupati Sukabumi, Wakil Bupati Maluku Tengah, dan Bupati Cilacap.
Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko menyaksikan langsung penandatangan MoU tersebut.
Baca Juga: Bisnis Ekspor Impor di Batam, WNA China di PT Amtek Engineering Langgar Izin Tinggal Kerja, di Deportasi!
Ia mengatakan bahwa kegiatan ini untuk menyelesaikan persoalan penyaluran BBM solar bersubsidi bagi nelayan. Sehingga mereka menerima solar bersubsidi secara benar dan tepat.
Hal ini mengingat banyaknya permasalahan dalam penyaluran BBM jenis solar bagi nelayan. Mulai dari ketidaktersediaan, kelangkaan, hingga keterlambatan pengiriman.
"Kita tidak mau persoalan ini terus terjadi, terlebih hal ini terus menjadi isu yang berulang. Karenanya kita hadir di sini duduk bersama untuk bisa segera mengakhiri persoalan ini," katanya.
Baca Juga: Menkominfo Johnny G Plate Kunjungi PT Schneider Electric Batam
Dalam kesempatan tersebut juga berlangsung diskusi dengan menghadirkan sejumlah pemateri. Antara lain Tenaga Ahli Utama KSP Alan Koroptan dan Dirjen Perikanan Tangkap KKP Muhammad Zaini. Kemudian Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurahman, dan Direktur Perencanaan PT Pertamina Patra Niaga Harsono Budi Santoso.
Hasil diskusi mengungkap keberadaan nelayan-nelayan kecil yang tersebar di seluruh Indonesia. Merekalah yang mendapatkan prioritas untuk mendapatkan subsidi solar.
"Hanya saja kita perlu mendata jumlah nelayan kecil, khsusunya yang memiliki kapasitas kapal tangkap di bawah 5 GT (gros ton)," katanya.***
