Kepri Harus Mandiri dari Ketergantungan Dana Transfer Pemerintah Pusat

Baca Juga: Trailer Noktah Merah Perkawinan Dirilis, Ini Sinopsis dan Bocoran Tayangnya

Sebagaimana diketahui, salah satu konsekuensi dari otonomi daerah adalah pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dalam melayani masyarakat dan melaksanakan pembangunan daerah.

Oleh karena itu, otonomi daerah harus didukung dengan peningkatan kemampuan fiskal daerah. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan kemampuan fiskal daerah adalah perluasan desentralisasi fiskal.

Dengan desentralisasi fiskal, kewenangan daerah dalam melakukan pemungutan pajak dan retribusi daerah sebagai bagian dari PAD diperkuat dan diperluas dalam rangka kemandirian fiskal.

Hasil penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dirilis pada Juni 2021, dari 503 pemerintah daerah di Indonesia, anya 12 persen yang tidak bergantung pada pemerintah pusat. Selebihnya, sekitar 88 persen masih belum mandiri dan bergantung pada dana transfer pusat.

Baca Juga: Kloter 6 Debarkasi Haji Medan Delay 12 Jam, Garuda Harus Tanggung Akomodasi dan Transportasi

Sementara Kepri termasuk provinsi dengan kategori menuju mandiri dengan indeks 0,3402 di bawah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, dan Lampung.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kepri Reni Yusneli menyatakan bahwa Kepri mulai meminimalisasi ketergantungan pada anggaran dari pusat dengan meningkatkan pendapatan daerah.

"Pemprov Kepri serius menggali potensi pendapatan daerah untuk mengurangi ketergantungan terhadap anggaran pusat," katanya.

Ia menjelaskan, ketergantungan Kepri pada anggaran pusat dapat dilihat dari komposisi atau struktur pendapatan asli daerah dan anggaran pusat di dalam APBD.