Network
KEPRI POST - Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Wahyu Wahyudin terus mendorong kemandirian fiskal daerah, kecuali menyangkut kebijakan strategis yang memang membutuhkan dukungan pusat.
Ia optimistis Kepri bisa mandiri dan mampu membiayai sendiri kegiatan pemerintah daerah, tanpa tergantung bantuan dari luar, termasuk dari pemerintah pusat.
"Untuk mencapai Kepri mandiri harus diawali dengan komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah dalam kebijakan di sektor perekonomian," ujarnya, dikutip dari berita Antara, Kamis 28 Juli 2022.
Wahyu mencontohkan sektor kemaritiman yang berhubungan erat dengan perizinan kapal tangkap ikan di Kepri, yang sebagian besar masih dikuasai Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Baca Juga: Jadwal Horizon Fast Ferry Rute Harbour Bay Batam ke HarbourFront Beserta Syarat Masuk Singapura
Kebijakan ini dapat membuahkan pendapatan dari retribusi perizinan bagi Kepri jika kementerian tersebut menyerahkan kepada daerah.
Begitu juga retribusi labuh jangkar yang sejak lama dikuasai oleh Kementerian Perhubungan. Padahal dapat dibagi dengan Pemprov Kepri seandainya kewenangan pengelolaan ruang laut 0-12 mil diserahkan ke Kepri berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Menurut Wahyu, dua contoh tersebut menjawab kenapa Kepri yang memiliki lautan seluas 96 persen, tetapi pendapatan terbesarnya dari pajak kendaraan bermotor.
"Desentralisasi fiskal dengan mengedepankan kepentingan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir sebaiknya dibangun agar Kepri mandiri dalam sektor pendapatan dan masyarakatnya sejahtera," ujarnya.
