Network
KEPRI POST - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) belum mampu mengakomodir penyelidikan geoteknik tambahan untuk proyek pembangunan Jembatan Batam - Bintan.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengaku sudah menyurati Kementerian PUPR terkait kendala penyelidikan geoteknik tambahan proyek Jembatan Batam - Bintan di 16 titik tersebut.
Berdasarkan Detailed Engineer Design (DED) Jembatan Batam - Bintan di Kepri masih membutuhkan 16 titik penyelidikan tanah (soil investigation).
Data tersebut sangat diperlukan untuk menyusun estimasi biaya, sehingga mengurangi risiko cost overrun dan time overrun.
Baca Juga: 11 Program Prioritas Nasional di Kepri, Ada Jembatan Batam-Bintan hingga Flyover Simpang Kabil
Selain itu, data tersebut juga diperlukan untuk mendapatkan persetujuan desain oleh Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ).
"Kami telah menyurati Kementerian PUPR jika Pemprov Kepri belum dapat mengakomodir kebutuhan penyelidikan geoteknik tambahan sebanyak 16 titik yang bernilai Rp50 miliar. Kami mohon arahan Menteri PUPR untuk memberikan solusi alternatif dalam menyelesaikan penyelidikan geoteknik tambahan tersebut, baik lewat dana APBN ataupun sumber lainnya," ujar gubernur, Rabu 2 November 2022.
Menurut gubernur, Menteri PUPR menanggapi surat tersebut dengan memerintahkan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kepri untuk segera berkoordinasi dengan Pemprov Kepri terkait pelaksanaan 16 titik penyelidikan tanah itu. Hal itu harus dilaksanakan segera, mengingat tahun anggaran 2022 tersisa dua bulan lagi.
"Kami siap berkoordinasi dengan BPJN Kepri untuk menelaah soil investigation dan estimasi biayanya, kami berharap pemerintah pusat bisa mendukung pembangunan jembatan Batam-Bintan ini," harap gubernur.
