Network
KEPRI POST - Pemerintah Provinsi Kepri menyerahkan seluruh aset Jalan Provinsi yang berada di Kota Batam kepada Pemerintah Kota (Pemko) Batam melalui Surat Keputusan Gubernur no. 485/2023.
Pimpinan Wilayah (PW) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Provinsi Kepri, Rahmad Budi Harto berharap kebijakan tersebut dapat membuat pembangunan jalan di Kota Batam semakin lancar sehingga gagasan menjadikan Batam kota baru dapat terwujud.
Baca Juga: Gubernur Kepri Ansar Ahmad Menyerah Perbaiki Jalan Rusak di Batam, BP Batam Jadi Penghambat
"Masyarakat tentu ingin merasakan jalan yang mulus sebagaimana selama ini selalu diperjuangkan Walikota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Muhammad Rudi. Persoalan, jalan milik provinsi ini kan kerap jadi kendalanya," ungkap Rahmad Budi Harto.
Namun demikian Rahmad Budi Harto menilai pelepasan aset jalan milik pemerintah provinsi Kepri ke Batam itu juga harus disertai dengan dukungan politik anggaran yang baik.
"Batam ini kan daerah penyumbang pajak kendaraan terbanyak di Kepri. Lucu juga kalau masyarakatnya membayar pajak kendaraan, tapi malah tidak merasakan manfaatnya. Harusnya uang pajak kendaraan masyarakat Batam dikembalikan lagi untuk meningkatkan fasilitas jalan di Batam," jelas dia.
Menurut pria yang juga Dosen Ekonomi ini, infrastruktur jalan merupakan pondasi bagi Batam untuk meningkatkan daya saingnya sebagai kawasan tujuan investasi.
"Pembangunan infrastruktur memberikan dampak berganda (multiplier effect) yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat seperti mempercepat waktu tempuh, menurunkan biaya logistik, dan mempermudah pengangkutan komoditas maupun hasil produksi," jelas Rahmad Budi Harto.
