Network
KEPRI POST - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad terseret kasus dugaan honorer fiktif di Sekretariat Dewan (Setwan) DPRD Kepri menjelang Pemilu 2024. Penyidik Ditreskrimsus Polda Kepri sudah memintai keterangan 234 orang, termasuk gubernur.
Direskrimsus Polda Kepri Kombes Nasriadi mengatakan, Gubernur Ansar Ahmad dimintai keterangan dalam kapasitasnya sebagai saksi. Selain Ansar, pihaknya juga meminta keterangan saksi lain dalam kasus dugaan honorer fiktif di Setwan DPRD Kepri.
"Terkait dugaan perekrutan honorer fiktif, penyidik telah meminta keterangan Gubernur Kepri dan 234 saksi," ujarnya kepada media, Jumat 15 Desember 2023.
Baca Juga: KPU Umumkan Caleg DPRD Kepri Dapil 4 di Pemilu 2024, Ini Nomor Urut dan Daftarnya!
Sebelumnya, Ansar Ahmad menyatakan dukungannya kepada kepolisian untuk menindaklanjuti dugaan perekrutan tenaga honorer fiktif di Sekretariat DPRD Kepri.
"Kalau memang ada yang fiktif, silakan ditindaklanjuti, kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan," katanya, Jumat 10 November 2023.
Modus Honorer Fiktif di Setwan DPRD Kepri
Penyelidikan terhadap kasus dugaan tenaga honorer fiktif DPRD Kepri berawal dari laporan masyarakat. Dari penyelidikan sementara Polda Kepri, diketahui ada 605 tenaga honorer yang direkrut Setwan DPRD Kepri selama periode 2021-2023.
Sebanyak 605 honorer itu terdiri dari hasil perekrutan tahun 2021 167 orang, tahun 2022 sebanyak 219 orang, dan tahun 2023 sebanyak 219 orang.
