Network
KEPRI POST - Untuk pertama kalinya, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) membentuk Tim Pemantauan Pemilu 2024. Di antara tugas tim ini adalah mengambil langkap preventif pada TPS terindikasi rawan, sehingga proses rekapitulasi tidak terkendala.
Pembentukan tim ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Kepri Nomor 181 Tahun 2024 tentang Tim Pemantauan Pemilu dan Pengendalian Pilkada Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024. Hal ini sebagai implementasi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Permendagri Nomor 61 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemantauan Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik Daerah.
Tim Pemantauan Pemilu 2024 diketuai oleh Sekdaprov Kepri, Sekretaris Kepala Badan Kesbangpol Kepri, dan anggota terdiri dari unsur TNI/Polri, Binda, Kejaksaan, Kementerian Hukum dan HAM, serta OPD terkait.
Baca Juga: Tugas KPPS 1 Sampai 7 Saat Pemungutan Suara di TPS Pemilu 2024
Pasca dibentuk, untuk pertama kalinya tim menggelar rapat di Aula Asrama Haji Tanjung Pinang, Senin, 12 Februari 2024 dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan Pemilu 2024.
Adapun beberapa poin penting dalam pembahasan rapat di antaranya perlunya kerjasama dan sinergi antar instansi serta stakeholder terkait dalam menyukseskan penyelenggaraan pemilu.
Kemudian proses distribusi logistik yang sedang berjalan, targetnya H-1 seluruh logistik sudah sampai ke tempat pemungutan suara (TPS).
Baca Juga: 5 Pihak yang Berada di Dalam TPS Pemilu 2024, Ketahui Tugasnya
Untuk beberapa wilayah terjauh, pendistribusian dilakukan lebih awal dengan menggunakan transportasi umum dan alutsista TNI, yakni kapal Bakamla dari Pelabuhan Jago ke Pekajang.
Berikutnya adalah langkah preventif dari Dinas Kominfo Kepri terhadap TPS terindikasi rawan karena kurang sinyal, sehingga tidak terkendala dalam proses rekapitulasi.
Serta upaya seluruh stakeholder untuk meningkatkan partisipasi pemilih dan menghindari golput oleh pihak-pihak tertentu.
Gubernur Kepri Ingin Pilpres 1 Putaran
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad menginginkan Pilpres 2024 berlangsung satu putaran. Menurutnya, jika pilpres berlangsung sampai dua kali putaran, pemerintah harus mengeluarkan lagi Rp 27 triliun.
"Bapak, ibu, kita berdoa semoga pemilu ini sukses, berjalan dengan aman, tertib, dan damai. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan cukup sekali putaran, supaya efisien. Kalau sampai 2 kali putaran, maka pemerintah harus mengeluarkan Rp 27 triliun lagi," ujarnya.
Keinginan itu disampaikan gubernur dalam acara doa dan silaturahmi kebangsaan menuju pemilu damai di Balai Kelurahan Penyengat, Kota Tanjung Pinang pada Jumat, 9 Februari 2024 malam.
Dalam acara itu, awalnya gubernur menyampaikan sejumlah capaian program pembangunan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Untuk itu, ia mengajak masyarakat mendukung calon presiden yang memiliki komitmen untuk melanjutkan pembangunan ini.
"Maka bapak, ibu, mari sama-sama kita berpikir, bahwa presiden ke depan yang kita dukung tentunya presiden yang punya komitmen melanjutkan pembangunan ini dari waktu ke waktu. Yang punya komitmen bersama-sama selama ini membangun negeri ini dari waktu ke waktu. Yang memahami program-program bapak presiden kita hari ini," ujarnya.*****
