KEPRI POST - Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru di Provinsi Kepulauan Riau atau PPDB Kepri 2024 tingkat SMA dan SMK masih diwarnai sejumlah persoalan. Di antaranya ada anak Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang daftar sekolah lewat jalur afirmasi dengan memakai Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Padahal, PNS merupakan pegawai pemerintah yang memiliki penghasilan tetap, sehingga tidak masuk dalam kriteria penerima bantuan sosial.

Selain adanya anak PNS penerima KIP, juga adanya dugaan sertifikat bodong. Sehingga diperlukan petunjuk untuk menentukan sertifikat asli atau palsu.

Baca Juga: PPDB Kepri Paling Ribet, Ratusan Siswa Terlempar ke Sekolah yang Jauh

Persoalan tersebut diungkapkan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri, Lagat Siadari, berdasarkan inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah SMA di Batam.

Menurut Lagat, di lapangan pihaknya masih menemukan kegamangan akibat petunjuk teknis (juknis) yang kurang tegas. Contohnya pada jalur prestasi, terdapat peserta yang nilainya mencukupi dan kuota pun masih ada, namun Kartu Keluarga (KK) serta KTP bukan asli Batam.

"Selain itu pada jalur afirmasi ditemukan peserta menggunakan KIP, padahal orang tuanya merupakan PNS," katanya, mengutip berita Antara.

Tak hanya itu, lanjut Lagat, pihaknya masih menemukan sekolah yang menggunakan sistem shifting dan belajar online akibat kurangnya ruang kelas. Ini terjadi bukan hanya enam bulan tapi tahunan, sehingga mengganggu kualitas belajar mengajar.

Baca Juga: Ombudsman Kepri Temukan Mal-administrasi di PPDB 2024

Ia berharap temuan Ombudsman dijadikan evaluasi oleh Dinas Pendidikan (Disdik) untuk pelaksanaan PPDB selanjutnya.

"Pertegas juknis, lakukan sosialisasi yang lebih masif terkait jalur-jalur PPDB. Kami harap tidak ada diskresi khusus Gubernur yang membuat penumpukan di beberapa sekolah yang dianggap favorit, apalagi sudah dibuat sekolah-sekolah alternatif," ujarnya.

Siswa Terlempar ke Sekolah yang Jauh

Sementara itu sejumlah pihak menilai pendaftaran PPDB Kepri tahun ini merupakan PPDB paling ribet. Sistem online yang diterapkan bukannya memudahkan, namun justru menyusahkan calon siswa atau orang tua dan sekolah.

Ribetnya pendaftaran PPDB Kepri berawal dari sistem pendaftaran secara online yang mengharuskan setiap calon siswa memilih 3 sekolah dan 3 jurusan yang berbeda. Pilihan ini untuk pendaftaran jalur penilaian rapor, akademik, non-akademik, dan minat bakat.

Parahnya, banyak calon siswa yang justru gagal dan tidak diterima di pilihan jurusan yang diminatinya di sekolah terdekat. Mereka justru terlempar di sekolah yang jauh dari tempat tinggalnya.

Akibatnya, banyak calon siswa yang terpaksa mencabut berkas pendaftaran karena tidak mau masuk sekolah lain. Alasannya, lokasi sekolah memiliki jarak yang jauh, sehingga memakan biaya transportasi yang tinggi dan waktu tempuh yang lama.

"Kasihan anak kita kalau harus sekolah di tempat yang jauh, bisa terjebak macet, kelelahan, dan stres. Orang tua juga makin terbebani, karena biaya transportasi anak ke sekolah menjadi tinggi," keluh Ahmad, orang tua dari salah satu calon siswa SMKN 6 Batam.***