Network
KEPRI POST - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad meminta pemerintah pusat mempertimbangkan kembali rencana penghapusan honorer atau pegawai non-ASN pada akhir 2023 pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian tahun 2022.
Rakornas yang diikuti seluruh instansi pemerintah di Indonesia itu berlangsung di Hotel Marriot Harbour Bay, Kota Batam pada Kamis, 21 Juli 2022.
Dalam sambutannya, Ansar mengaku mendapatkan titipan pesan dari sejumlah daerah terkait kebijakan pemerintah menghapus tenaga honorer di instansi pemerintah.
"Kami ingin sampaikan bahwa khusus untuk Provinsi Kepri saja, kita memiliki tenaga honorer itu sebanyak 7.450 orang," ujarnya.
Baca Juga: Info Loker Lowongan Kerja Batam di PT Schneider Juli 2022
Sementara data honorer K2 saja di Indonesia saat ini mencapai 410 ribu orang. Terdiri dari Pegawai Tenaga Kependidikan (PTK) non-ASN, tenaga kesehatan, tenaga penyuluh, dan tenaga administratif.
Jika kebijakan penghapusan honorer itu dilakukan, menurut Ansar, maka akan menambah angka pengangguran di Indonesia yang saat ini mencapai 5,83 persen.
"Ketika 400 ribu non-ASN ini dihentikan nantinya di akhir tahun, maka kita akan menambah kontribusi tambahan pengangguran lebih dari 3 persen, sehingga mencapai hampir 9 juta orang," katanya.
Tidak hanya berdampak terhadap naiknya angka pengangguran, Ansar juga menyebut kebijakan penghapusan honorer juga akan mengganggu percepatan pemulihan ekonomi.
