Network
KEPRI POST - Perjuangan warga kampung adat Pulau Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau yang menolak digusur atau relokasi mendapat dukungan dari Lembaga Laskar Melayu Bersatu (LLMB) Pekanbaru. Dukungan itu disuarakan dalam aksi demo di Kantor DPRD Pekanbaru pada Rabu, 6 September 2023.
Laskar Melayu Pekanbaru menilai upaya Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Muhammad Rudi, untuk merelokasi atau menggusur warga kampung adat di Rempang hanya akan menghilangkan sejarah dan adat Melayu.
"Relokasi itu hanya akan menggusur warga melayu Kampung Tua di Pulau Rempang Batam dan akan menghilangkan sejarah serta adat istiadat Melayu nantinya. Ini benar-benar sangat memprihatinkan," kata Panglima Besar DPP LLMB Riau, Kepri, dan Sumatera Utara, Datuk Pucuk Ismail Amir dalam orasinya.
Baca Juga: Kecewa Kebijakan Rudi Gusur Warga Rempang, Pemuda Melayu Minta BP Batam Dibubarkan
Penggusuran itu mengancam warga yang tinggal di 16 kampung adat di Rempang Galang, Batam, imbas dari pembangunan proyek strategis nasional bernama Rempang Eco City.
Rempang Eco City adalah proyek yang menjadikan sepenuhnya Pulau Rempang dan sebagian Pulau Galang sebagai kawasan industri, perdagangan, dan kawasan wisata yang terintegrasi. Akhir bulan lalu, Rempang Eco City baru saja ditetapkan sebagai salah satu proyek strategis nasional (PSN).
Selain Datuk Pucuk Ismail, orasi juga disampaikan oleh Sekjen DPP LLMB Riau Datuk Jufrizal dan Panglima Tengah DPD LLMB Pekanbaru Datuk Muhammad Uzer, serta Srikandi LLMB Datin Nita.
Datuk Pucuk Ismail tidak mempermasalahkan program pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah. Namun hendaknya tidak merusak tatanan yang ada, apalagi sampai menghilangkan sejarah dan adat Melayu.
Baca Juga: Warga Melayu Ancam Demo Susulan ke BP Batam Tolak Relokasi di Rempang Batam
"Kami ikut merasakan apa yang dirasakan saudara kita di sana. Tanpa disebut suku yang mana, namun kita ini bangsa Melayu, ketika dicubit satu, sakit semua, tergores satu, luka semua,” katanya.
Sebelumnya, Kepala BP Batam mengatakan bahwa rencana pengembangan Rempang tersebut merupakan proyek strategis nasional yang mesti terealiasi dalam waktu dekat.
Rudi mengaku sudah menyiapkan kaveling seluas 500 meter persegi untuk masyarakat yang memiliki rumah di atas Areal Penggunaan Lain (APL) dan bersedia direlokasi ke areal yang telah ditetapkan.
Di kaveling itu akan dibangun pula rumah dengan tipe 45. Selain itu, masyarakat juga akan mendapatkan Hak Guna Bangunan (HGB) terhadap tanah dan rumah yang berdiri serta gratis biaya Uang Wajib Tahunan (UWT/UWTO) selama 30 tahun.
"Jika pengembangan ini berjalan, pemerintah akan menyiapkan fasilitas untuk masyarakat. Termasuk pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial serta pendidikan di lahan relokasi tersebut,” ujarnya.
Sementara sampai saat ini, masyarakat Rempang masih tetap pada pendiriannya untuk menolak penggusuran atau relokasi.
Ketua Kekerabatan Masyarakat Adat Tempatan (Keramat) Rempang dan Galang, Gerisman Ahmad dalam beberapa kesempatan menegaskan bahwa warga kampung tidak menolak pembangunan, tetapi menolak direlokasi. Warga mempersilahkan pemerintah melakukan pembangunan di luar kampung-kampung warga.
"Setidaknya terdapat 16 titik kampung warga (kampung tua) di kawasan Pulau Rempang ini, kami ingin kampung-kampung itu tidak direlokasi," katanya.
Ia mengklaim warga Rempang dan Galang terdiri dari Suku Melayu, Suku Orang Laut dan Suku Orang Darat, telah bermukim di pulau setidaknya lebih dari satu abad lalu.
"Kampung-kampung ini sudah ada sejak 1834, di bawah kerajaan Riau Lingga," tegas Gerisman.***
