Network
KEPRI POST - Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto mengungkapkan alasannya mau bergabung di jajaran kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Menteri Pertahanan. Padahal Jokowi adalah rivalnya dalam dua kali Pilpres, yakni pada 2014 dan 2019.
Prabowo menegaskan bahwa ia tak ingin diadu domba oleh pihak-pihak tertentu, sehingga bersedia menjadi anak buah rivalnya itu dalam jajaran Kabinet Indonesia Maju.
"Saya tidak mau diadu domba. Begitu beliau ajak saya, saya katakan 'Ya saya bergabung'. Kita bersatu dan Indonesia tenang, Indonesia kuat, Indonesia tidak mau diadu domba lagi," katanya, Sabtu 30 September 2023.
Baca Juga: Ini Pembicaraan Kaesang Pangarep dan Prabowo Saat Bertemu di Ultah Luhut
Ia menceritakan bahwa Indonesia memiliki sejarah panjang politik adu domba. Maka dari itu, ia tidak ingin sejarah kelam itu terulang.
"Kenapa saya kemudian bergabung dengan Pak Jokowi? Karena saya memahami sejarah bangsa Indonesia, dari dulu kita selalu diadu domba dan waktu tahun 2019, Pak Jokowi tergerak hatinya, dan saya tergerak hatinya, kita tidak mau diadu domba," ungkapnya.
Langkah Prabowo yang bersedia bergabung di kabinet Jokowi tersebut sempat membuat banyak pihak merasa bingung. Hal ini karena belum pernah terjadi, seorang rival akhirnya bersedia bergabung dalam jajaran kabinet setelah Pilpres.
Bahkan, di negara lain seperti Amerika Serikat, mantan Presiden Donald Trump tidak mau mengakui kekalahannya dalam kontestasi pilpres.
Baca Juga: Dapat Restu Jokowi Jadi Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep Jadi Rebutan Kubu Prabowo dan Ganjar
Selain membingungkan, bergabungnya Prabowo dalam jajaran kabinet Jokowi juga dinilai pengamat militer sebagai hal yang 'berbahaya'. Terutama dalam hal anggaran pertahanan.
Muhamad Haripin, pengamat militer Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pernah mengungkapkan penilaian tersebut. Ia merujuk pada pernyataan Ketua Umum Gerindra itu saat debat Pilpres 2019 yang menilai anggaran pertahanan Indonesia kecil dan kekuatan pertahanannya lemah.
Dalam debat tanggal 30 Maret 2019 itu, Prabowo dengan berapi-api menekankan pentingnya meningkatkan anggaran pertahanan Indonesia, karena masih lemah.
Saat ini pagu anggaran Kementerian Pertahanan dan TNI tahun 2023 mencapai Rp131,92 triliun. Alokasi anggarannya antara lain untuk Kemenhan Rp22,43 triliun, Mabes TNI Rp11,33 triliun, TNI AD Rp55,26 triliun, TNI AL Rp23,62 triliun, dan TNI AU Rp19,25 triliun.***
