Network
KEPRI POST - Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) terus menuai penolakan yang semakin meluas di masyarakat, terutama dari kalangan perguruan tinggi.
Di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), penolakan terhadap RUU Sisdiknas disuarakan Rektor Universitas Ibnu Sina Batam, Mustakim Syuaib. Ia menilai kebijakan pemerintah melalui RUU Sisdiknas tersebut tidak adil serta melecehkan profesi guru dan dosen.
"RUU Sisdiknas ini melecehkan profesi guru dan dosen, karena memasukkan guru dan dosen ke dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dengan berlakunya UU Sisdiknas yang baru, guru dan dosen bukan lagi profesi, tapi menjadi karyawan," katanya di Batam, Rabu 21 September 2022.
Baca Juga: Jadwal dan Harga Tiket One Piece Film RED yang Tayang 21 September 2022 di Seluruh Bioskop Batam
Mustakim menegaskan penolakannya terhadap RUU Sisdiknas dan meminta pengesahan RUU ini dihentikan. Sebab RUU ini benar-benar menjadi ancaman yang nyata bagi keberlangsungan pendidikan di Indonesia.
Pihaknya juga siap terlibat dalam aksi untuk memprotes kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) tersebut.
"Kami akan fokus untuk menghentikan pengesahan RUU ini. Tidak ada kata lain, kita harus melawan," tegasnya.
Baca Juga: Daftar 14 Sekolah Terbaik di Kepri 2022
Penolakan terhadap RUU Sisdiknas juga disuarakan Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) yang akan menggelar aksi demonstrasi pada 27 September 2022 mendatang.
Ketua APTISI Banten, PO Abas Sunarya mengatakan bahwa rencana aksi itu merupakan puncak dari tidak didengarnya keluhan perguruan tinggi swasta atas kebijakan yang dianggap memberatkan mereka.
"Sebetulnya kami tidak ada rencana untuk demo, namun dalam rakernas di Bali ada keluhan-keluhan yang disampaikan semua, bahwa tidak ada keberpihakan ke PTS," ujarnya.
Rektor Universitas Raharja Tangerang ini menerangkan, perguruan tinggi swasta saat ini rata-rata mengalami penurunan penerimaan jumlah mahasiswa baru mencapai 30 persen. Kondisi ini makin dipersulit dengan adanya kebijakan penghapusan UU Guru dan Dosen, termasuk penghapusan tunjangan dosen.
"Kami tak habis pikir dan merasa aneh dengan sistem yang sudah berjalan dengan baik, namun justru diutak-atik," katanya.***
