KEPRI POST - Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Wahyu Wahyudin terus mendorong kemandirian fiskal daerah, kecuali menyangkut kebijakan strategis yang memang membutuhkan dukungan pusat.
Ia optimistis Kepri bisa mandiri dan mampu membiayai sendiri kegiatan pemerintah daerah, tanpa tergantung bantuan dari luar, termasuk dari pemerintah pusat.
"Untuk mencapai Kepri mandiri harus diawali dengan komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah dalam kebijakan di sektor perekonomian," ujarnya, dikutip dari berita Antara, Kamis 28 Juli 2022.
Wahyu mencontohkan sektor kemaritiman yang berhubungan erat dengan perizinan kapal tangkap ikan di Kepri, yang sebagian besar masih dikuasai Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Baca Juga: Jadwal Horizon Fast Ferry Rute Harbour Bay Batam ke HarbourFront Beserta Syarat Masuk Singapura
Kebijakan ini dapat membuahkan pendapatan dari retribusi perizinan bagi Kepri jika kementerian tersebut menyerahkan kepada daerah.
Begitu juga retribusi labuh jangkar yang sejak lama dikuasai oleh Kementerian Perhubungan. Padahal dapat dibagi dengan Pemprov Kepri seandainya kewenangan pengelolaan ruang laut 0-12 mil diserahkan ke Kepri berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Menurut Wahyu, dua contoh tersebut menjawab kenapa Kepri yang memiliki lautan seluas 96 persen, tetapi pendapatan terbesarnya dari pajak kendaraan bermotor.
"Desentralisasi fiskal dengan mengedepankan kepentingan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir sebaiknya dibangun agar Kepri mandiri dalam sektor pendapatan dan masyarakatnya sejahtera," ujarnya.
Baca Juga: Trailer Noktah Merah Perkawinan Dirilis, Ini Sinopsis dan Bocoran Tayangnya
Sebagaimana diketahui, salah satu konsekuensi dari otonomi daerah adalah pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dalam melayani masyarakat dan melaksanakan pembangunan daerah.
Oleh karena itu, otonomi daerah harus didukung dengan peningkatan kemampuan fiskal daerah. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan kemampuan fiskal daerah adalah perluasan desentralisasi fiskal.
Dengan desentralisasi fiskal, kewenangan daerah dalam melakukan pemungutan pajak dan retribusi daerah sebagai bagian dari PAD diperkuat dan diperluas dalam rangka kemandirian fiskal.
Hasil penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dirilis pada Juni 2021, dari 503 pemerintah daerah di Indonesia, anya 12 persen yang tidak bergantung pada pemerintah pusat. Selebihnya, sekitar 88 persen masih belum mandiri dan bergantung pada dana transfer pusat.
Baca Juga: Kloter 6 Debarkasi Haji Medan Delay 12 Jam, Garuda Harus Tanggung Akomodasi dan Transportasi
Sementara Kepri termasuk provinsi dengan kategori menuju mandiri dengan indeks 0,3402 di bawah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, dan Lampung.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kepri Reni Yusneli menyatakan bahwa Kepri mulai meminimalisasi ketergantungan pada anggaran dari pusat dengan meningkatkan pendapatan daerah.
"Pemprov Kepri serius menggali potensi pendapatan daerah untuk mengurangi ketergantungan terhadap anggaran pusat," katanya.
Ia menjelaskan, ketergantungan Kepri pada anggaran pusat dapat dilihat dari komposisi atau struktur pendapatan asli daerah dan anggaran pusat di dalam APBD.
Baca Juga: Demam Tinggi dan Benjolan pada Lipatan Kulit, Awas Gejala Cacar Monyet
Tahun 2022 ini, target pendapatan asli daerah mencapai Rp1,1 triliun, sementara APBD Kepri sebesar Rp3,8 triliun.
Sumber pendapat asli daerah terbesar di Kepri berasal dari pajak kendaraan bermotor sebesar Rp1,1 triliun. Hingga saat ini realisasi pajak kendaraan bermotor mencapai lebih dari 60 persen.
"Pendapatan asli daerah masih 38 persen dari APBD, mudah-mudahan bisa ditingkatkan dari sumber lainnya," ujarnya.
Syarat lainnya agar Kepri dapat mandiri dalam sektor anggaran, jelas Reni, yakni penghematan dan anggaran yang terserap memadai.
"Penggunaan anggaran harus sesuai dengan kebutuhan yang diprioritaskan, lalu dilaksanakan tepat waktu dan tepat sasaran. Sehingga anggaran yang terserap dapat memberi kontribusi terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat," katanya.***