Network
Prosedur ini mengharuskan perusahaan memastikan keselamatan karyawan mulai dari rumah menuju lokasi bekerja, hingga kembali ke rumah dengan selamat.
Pihaknya bahkan telah menerima email, bahwa jalan rusak ini dipertanyakan, dan berpotensi menggagalkan proyek yang akan dimulai setelah pandemi.
"Kita tahu selama 2 tahun lebih bisnis turun, produksi berkurang, projek berhenti. Sekarang kondisi sangat baik. Oil and gas sudah mulai naik, sekarang Kawasan Industri Kabil, semua tenant kami sudah menuju full capacity," ujarnya
Saat ini, Kabil telah bersiap dengan sejumlah projek besar asal Australia, UK, hingga middle east, yang akan menyerap 6.000 lebih tenaga kerja.
Apabila kondisi jalan masih rusak, terjadi lakalantas, maka perusahaan dianggap gagal dalam proses audit internasional dan berpotensi kehilangan proyek.
Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol, Ariastuty Sirait, menanggapi dengan serius keluhan tersebut. Meskipun wewenang pemeliharaan jalan bukan berada pada BP Batam, namun pihaknya memiliki concern besar, karena kerusakan berada pada kawasan industri dan menganggu aktivitas industri.
Baca Juga: Dapatkan Keringanan Penghapusan Denda dan Bunga Piutang Pajak Batam, Berlaku hingga 31 Agustus
Tuty juga menegaskan, pihaknya akan berkoordinasi dengan internal BP Batam dan menindaklanjutinya, sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku, mengingat kewenangan jalan tersebut berada mestinya pada Pemerintah Provinsi Kepri.
"Ruas jalan tersebut, statusnya Jalan Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1863 Tahun 2016. Proses pembangunan, pemeliharaan, serta penjagaan, berada pada wilayah Pemerintah Provinsi Kepri," ujar Tuty.
Pihaknya akan segera menyampaikan ke pimpinan BP Batam dan berkoordinasi dengan unit terkait untuk mencari solusi terbaik, demi kelancaran kegiatan industri di Batam.
