Network
KEPRI POST - Tak pernah tercapainya target pendapatan daerah dari sektor parkir tepi jalan dari tahun ke tahun yang harusnya berpotensi menghasilkan PAD cukup besar, membuat beberapa anggota DPRD Batam kesal.
Salah satunya mantan anggota Komisi II DPRD Batam yang saat ini berpindah di Komisi IV DPRD Batam Udin P Sihaloho, dan saat ini menjabat sebagai Ketua Pansus Parkir misalnya.
Tingginya tingkat kebocoran PAD dari sektor perparkiran tersebut, harusnya segera disikapi dengan serius oleh Pemko Batam melalui terobosan atau solusi yang tepat.
Udin menawarkan solusi ke Pemko Batam, dalam hal ini Dishub Batam, harusnya untuk menekan angka kebocoran PAD dari sektor perparkiran di Batam, bisa dilakukan misalnya dengan melakukan terobosan jitu, salah satunya usulannya menyatukan pembayaran parkir dengan pajak surat tanda nomor kendaraan (STNK) tahunan.
Teknisnya, lanjut Udin, pada saat warga membayar pajak tahunan STNK, di situlah dikenakan tambahan pembayaran retribusi parkir langsung per tahun.
"Kalau pemerintah daerah mau serius, dan tidak terlalu kaget atau gagap, misalnya lakukan uji coba dulu di beberapa titik jika tak mampu dilakukan se-Batam. Berbagai terobosan positif ini harusnya bisa dilakukan oleh Pemko Batam, dalam hal ini Dishub Batam," ujarnya.
Sudah saatnya, lanjut Udin, Dishub Batam berbenah soal retribusi parkir tepi jalan dengan jalan lebih kreatif mengeluarkan terobosan atau ide demi meningkatnya PAD di Batam dari sektor perparkiran yang selama ini tak pernah mampu dicapai targetnya.
Udin memberikan contoh di salah satu Kabupaten di Jawa Timur yakni Sidoarjo yang telah menerapkan pembayaran parkir per tahun disatukan dengan pembayaran pajak STNK tahunan, dan itu berhasil menekan angka kebocoran dari sektor perparkiran.
Namun, kalau Dishub Batam tetap menggunakan cara-cara lama, cara-cara yang konvensional, Udin sangat yakin target pendapatan sektor perparkiran di Batam mustahil akan mampu dicapai, meski nantinya pengelolaannya diurus oleh pihak ketiga atau swasta sekalipun.
