Guru Honorer Kepulauan Riau (Kepri) Ketakutan Jelang Pemilu 2024, Ada Apa?

KEPRI POST - Ribuan guru honorer di Kepulauan Riau (Kepri) mulai mengambil tindakan nyata jelang Pemilu 2024, dengan mendatangi Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk mendapat kesempatan masuk seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Ratusan guru honorer Kepri yang tergabung dalam Forum Komunikasi PTK Non-ASN tersebut mendatangi Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepri, agar mengakomodir mereka dalam seleksi PPPK tahun ini.

Pasalnya, masa kerja guru honorer di Kepri segera berakhir hingga 2023, dan pada 2024 tidak ada lagi honorer di instansi pemerintah.

Baca Juga: Sebanyak 1.094 Guru Honorer Kota Batam Ikuti Seleksi PPPK 2022, Hendri Arulan: Persiapkan Diri

Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018, tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Maksudnya pada 2024 status pegawai di kalangan pemerintah hanya ada PNS dan PPPK saja, dan tidak ada status honorer.

Permintaan guru honorer Kepri tersebut ditanggapi Sekda Provinsi Kepri, Adi Prihantara tidak bisa mengakomodir permintaan tersebut, karena hal itu adalah wewenang pemerintah pusat.

"Kebijakan tetap pemerintah pusat, kami hanya mengusulkan," kata Adi.

Baca Juga: 3.201 Honorer Terdaftar Sebagai Tenaga Non-ASN di Pemkab Natuna, Kepri