Network
KEPRI POST - Provinsi Kepulauan Riau atau Kepri bersama Kalimantan Tengah dan Sulawesi Selatan menuju zona integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mencanangkan zona integritas ini pada Rabu, 4 Oktober 2023.
Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB, Erwan Agus Purwanto mengatakan, pencanangan itu merupakan strategi percepatan pembangunan zona integritas di daerah.
Kementerian PANRB mendorongdaerah mempunyai unit kerja strategis dan predikat WBK/WBBM bisa meraih zona integritas melalui program One Local Government One Zona Integritas (OLGOZI).
Baca Juga: Vonis 2 Terdakwa Korupsi SIMRS BP Batam Ringan, JPU Ajukan Banding
"Ini (zona integritas) adalah miniaturnya dan kita mempercepat agar unit-unit yang menjadi ujung tombak dalam memberikan pelayanan publik bisa berubah," katanya di Batam.
Zona integritas merupakan predikat bagi kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah yang pimpinan dan jajarannya memiliki komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM. Yakni melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik di wilayahnya.
Integritas adalah sikap ataupun budaya yang menunjukkan konsistensi antara perkataan dan perbuatan, serta sikap untuk menolak segala tindakan tercela yang bisa merugikan diri dan instansinya. Adapun zona atau island digambarkan dengan unit-unit instansi pemerintah yang telah menanamkan nilai integritas di dalamnya.
Isu integritas dan akuntabilitas merupakan isu penting yang menjadi tantangan banyak negara, termasuk Indonesia. Dengan reformasi birokrasi berdampak, salah satunya melalui zona integritas, diharapkan terobosan ini bisa menjadi upaya dalam pencegahan korupsi.
Baca Juga: Penyidikan Bocornya Dokumen Rahasia KPK, CERI Harap Bisa Ungkap Korupsi Big Fish di Ditjen Minerba
Erwan berharap melalui tersebut mampu menjadi salah satu solusi konkret dalam mendorong pemerintah daerah membangun zona integritas. Serta mengawalnya hingga unit-unit kerja strategis di pemerintahan menjadi unit kerja yang bersih dan akuntabel, serta memiliki pelayanan publik yang prima.
Menurutnya, pelayanan dasar tersebut berasal dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, tahun ini pihaknya mendorong pemerintah daerah mengintensifkan zona integritas lewat program OLGOZI.
Ia menerangkan, program OLGOZI juga akan mendorong percepatan pencapaian sasaran reformasi birokrasi yang merata dan berdampak nyata bagi masyarakat.
"Jadi kita harap dengan OLGOZI, paling tidak kabupaten/kota punya satu unit yang berpredikat WBK/WBBM," ujarnya.***
