Network
KEPRI POST - Penyidik Polda Kepri menyelidiki kasus tenaga honorer fiktif di sekertariat DPRD Provinsi Kepri. Tenaga honorer fiktif yang diduga berjumlah ratusan nama itu digunakan untuk menyedot anggaran dari APBD dengan kedok gaji tenaga honorer.
Menurut Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri, Kombes Nasriadi, nama-nama honorer fiktif tersebut menerima gaji dari APBD Kepri. Namun faktanya mereka tidak beraktivitas di Sekteratariat DPRD Kepri.
Dari hasil penelusuran kepolisian, ratusan nama tenaga honorer sekretariat DPRD Kepri tersebut memang ada, namun mereka merupakan pekerja atau pembantu dari para pejabat-pejabat itu sendiri," ujar Kombes Nasriadi.
Perekrutan tenaga honorer fiktif di sekretariat DPRD Provinsi Kepri sendiri, lanjug Kombes Nasriadi, sudah berlangsung sejak 2021 hingga 2023.
Tahun 2021 sekretariat DPRD Provinsi Kepri merekrut 167 orang. Di tahun berikutnya yakni 2022 merekrut sebanyak 219 orang Terakhir di tahun ini sekretariat DPRD Provinsi Kepri juga merekrut sebanyak 219 orang.
Kasus dugaan tenaga honorer fiktif di sekretariat DPRD Provinsi Kepri sendiri, terungkap atas adanya laporan dari masyrakat yang pernah mendaftar sebagai tenaga honorer di DPRD Provinsi Kepri yang dinyatakan tidak lulus.
Namun saat para pendaftar tenaga honorer di DPRD Provinsi Kepri yang dinyatakan tak lulus, mendaftar ke perusahaan lain, ternyata pelamar tersebut, namanya sudah terdaftar di BPJS tenaga kerja sebagai tenaga honorer di DPRD Provinsi Kepri, yang membuat hal itu ditolak perusahaan yang dilamarnya.
Atas hal itulah beberapa orang melapor ke Polda Kepri. Setelah ditelusuri, ternyata memang benar ada beberapa masyarakat yang tak diterima di sekretariat DPRD Provinsi Kepri, namun namanya tertera berstatus sebagai pegawai honorer, dan menerima gaji setiap bulannya.
Berdasarkan masyarakat yang melapor ke Polda Kepri, mereka yang namanya dicantumkan sebagai pegawai honorer di sekretariat DPRD Provinsi Kepri, ternyata tak pernah menerima gaji sedikit pun dari sekretariat DPRD Provinsi Kepri.
