Network
KEPRI POST - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) telah merekomendasikan dua pejabat Pemprov Kepri ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) atas dugaan pelanggaran netralitas ASN di Pemilu 2024.
Ketua KASN, Agus Pramusinto membenarkan adanya indikasi pelanggaran netralitas ASN di beberapa daerah pada Pemilu 2024. Oleh karena itu, pihaknya terus mengumpulkan laporan pelanggaran dan bukti pendukung untuk kemudian dikaji.
Selanjutnya, jika nantinya terbukti melanggar netralitas ASN, KASN akan memberikan rekomendasi terkait dengan sanksi yang sesuai.
Baca Juga: Langgar Netralitas ASN, Bawaslu Kepri Rekomendasikan 2 Pejabat Pemprov ke KASN
Maka dari itu, Agus mengingatkan kepada para ASN untuk tidak mengekspresikan dukungan mereka ke salah satu peserta pemilu. Sebab hal itu bisa mengganggu kestabilan pelayanan publik.
"Mereka (ASN) punya hak untuk memilih, tetapi hanya ada di bilik suara. Selebihnya, mereka tidak punya hak untuk mengekspresikan secara terbuka, karena itu akan mengganggu konsentrasi atau fokus mereka dalam bekerja. Dan tentu saja kalau mereka tidak netral, itu akan mengganggu pelayanan publik, sehingga berjalan tidak adil dan diskriminatif," ujarnya.
Agus memprediksi jumlah pelanggaran netralitas ASN pada Pemilu 2024 bakal meningkat, hingga di angka 8.000 sampai 10.000 kasus. Hal itu mengacu pilkada 2020 yang hanya dilakukan di 270 daerah, tapi menimbulkan pelanggaran netralitas ASN sekitar 2.304 kasus.
Sementara pada Pemilu 2024 secara serentak, ada pileg, pilpres, dan pilkada yang memiliki potensi 4 sampai 5 kali pelanggaran.
"Kalau dihitung matematikanya, kira-kira 8.000-10.000 pelanggaran. Jadi kami akan kerja keras dan tentu saja kami harus bekerja sama dengan berbagai pihak," ujarnya kepada media usai membuka Anugerah Meritokrasi 2023 di Yogyakarta, Kamis 7 Desember 2023.
