Network
KEPRI POST - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad terseret kasus dugaan honorer fiktif di Sekretariat Dewan (Setwan) DPRD Kepri menjelang Pemilu 2024. Penyidik Ditreskrimsus Polda Kepri sudah memintai keterangan 234 orang, termasuk gubernur.
Direskrimsus Polda Kepri Kombes Nasriadi mengatakan, Gubernur Ansar Ahmad dimintai keterangan dalam kapasitasnya sebagai saksi. Selain Ansar, pihaknya juga meminta keterangan saksi lain dalam kasus dugaan honorer fiktif di Setwan DPRD Kepri.
"Terkait dugaan perekrutan honorer fiktif, penyidik telah meminta keterangan Gubernur Kepri dan 234 saksi," ujarnya kepada media, Jumat 15 Desember 2023.
Baca Juga: KPU Umumkan Caleg DPRD Kepri Dapil 4 di Pemilu 2024, Ini Nomor Urut dan Daftarnya!
Sebelumnya, Ansar Ahmad menyatakan dukungannya kepada kepolisian untuk menindaklanjuti dugaan perekrutan tenaga honorer fiktif di Sekretariat DPRD Kepri.
"Kalau memang ada yang fiktif, silakan ditindaklanjuti, kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan," katanya, Jumat 10 November 2023.
Modus Honorer Fiktif di Setwan DPRD Kepri
Penyelidikan terhadap kasus dugaan tenaga honorer fiktif DPRD Kepri berawal dari laporan masyarakat. Dari penyelidikan sementara Polda Kepri, diketahui ada 605 tenaga honorer yang direkrut Setwan DPRD Kepri selama periode 2021-2023.
Sebanyak 605 honorer itu terdiri dari hasil perekrutan tahun 2021 167 orang, tahun 2022 sebanyak 219 orang, dan tahun 2023 sebanyak 219 orang.
Penyelidikan kepolisian mendapati tiga modus yang digunakan oknum untuk memuluskan aksinya. Pertama, mencuri data masyarakat yang tidak lolos mendaftar sebagai honorer Setwan DPRD Kepri dengan mencantumkan namanya sebagai tenaga honorer.
Baca Juga: Siap Bertarung, Ini Nomor Urut dan Nama Caleg DPRD Kepri Dapil 3 di Pemilu 2024
Kedua, ada tenaga honorer yang lulus dan menerima gaji setiap bulannya, namun tak pernah masuk kantor. Mereka hanya mengisi absen harian dalam sekali kesempatan dan mendapatkan gaji bulanan.
Ketiga, ada pembantu dan sopir oknum pejabat yang didaftarkan sebagai honorer di Setwan Kepri. Padahal mereka tidak beraktivitas di Setwan Kepri, namun kerja pribadi kepada oknum pejabat dan mendapatkan gaji negara. Bahkan ada yang ikut kampanye membantu kepentingan pribadi anggota DPRD Kepri yang maju lagi di Pemilu 2024.
Kombes Nasriadi menjelaskan, pihaknya sudah memintai keterangan 234 orang terkait kasus tersebut, 219 di antaranya adalah honorer di Setwan Kepri.
"Dari 219 orang honorer di Setwan DPRD Kepri, 167 orang terdata secara resmi dan 52 orang tambahan," katanya.
Sebanyak 167 orang yagn terdata secara resmi itu mendapatkan gaji dari APBD untuk anggaran belanja pegawai. Sedangkan 52 orang tambahan atau honorer lainnya, mendapatkan gaji dari kegiatan DPRD Kepri yang disisihkan.
"Padahal secara aturan, itu tidak dibolehkan, karena gaji honorer itu sudah ada anggarannya, ini yang masih kami dalami," katanya.
Selain itu, polisi juga menemukan 2 orang saksi yang terdaftar sebagai honorer, namun tidak dipekerjakan. Meski tidak bekerja, Setwan DPRD Kepri tetap mengeluarkan pembayaran untuk gaji dan BPJS Ketenagakerjaan kedua orang tersebut.
Temuan lainnya adalah adanya 49 honorer di Setwan DPRD Kepri yang dipekerjakan tidak sesuai tugas pokok dan fungsinya. Mereka dipekerjakan di luar kantor DPRD Kepri dan menyimpang dari administrasi.
"Honorer ini harusnya membantu administrasi di Setwan DPRD Kepri, tapi temuan kita ada yang bekerja di luar, bekerja melekat dengan Anggota DPRD dan lainnya," katanya.***
