"Kita akan ambil dari keluarga tidak mampu dan di sekolahkan hingga perguruan tinggi. Begitu lulus, kembali ke keluarga dan ikut membangun kesejahteraan keluarganya," jelas Mahfud.
Terkait dengan masalah pengangguran, Mahfud juga menegaskan komitmennya untuk membuka 17 juta lapangan pekerjaan dalam rangka mengentaskan pengangguran.
"Kami sudah menghitung semua program, melihat struktur anggaran negara, kami bisa memenuhi pembukaan 17 juta lapangan pekerjaan," katanya.
Politisasi Bansos oleh Penguasa
Tidak hanya menyampaikan program-programnya yang bermanfaat bagi masyarakat, Menko Polhukam yang baru saja mengundurkan diri tersebut juga menyoroti dugaan politisasi bantuan sosial (bansos).
Parahnya, bansos yang sekarang sedang digelontorkan ke masyarakat itu dipolitisasi oleh pemerintah yang saat ini sedang berkuasa.
"Saya melihat bansos itu diperlukan oleh rakyat, tetapi tidak boleh dipolitisir seakan-akan itu kegiatan politik tertentu, dikaitkan dengan paslon tertentu," kata Mahfud.
Mahfud menerangkan bahwa bansos merupakan program negara dalam rangka menyejahterakan masyarakat. Hal ini sesuai dengan amanah konstitusi.
"Bansos itu adalah arahan konstitusi yang harus dilakukan siapa pun pemerintahannya," terangnya.
Mahfud berjanji jika mendapatkan amanah memimpin negeri ini, bakal lebih meningkatkan lagi anggaran untuk bansos dan menyalurkannya lebih tepat sasaran melalui program KTP Sakti.