KEPRI POST - Biaya perjalanan ibadah haji resmi disahkan sebesar Rp 50 juta per jemaah usai pembahasan sekitar dua pekan lamanya. Semula Kemenag mengusulkan biaya perjalanan ibadah haji dipatok Rp 69 juta per jemaah.
Dengan diketoknya biaya perjalanan ibadah haji sebesar Rp 50 juta, otomatis ongkos haji yang ditanggung jemaah akan turun drastis.
Menurut panja Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto, pembahasan di tingkat panja bersama Kemenag berjalan lama karena ada beberapa sebab, seperti misalnya banyaknya poin anggaran yang dipersoalkan dan akhirnya dicoret.
Panjangnya pembahasan di panja soal penentuan biaya perjalanan ibadah haji, karena banyaknya perdebatan untuk efisiensi atau penghematan biaya haji.
Yandri menegaskan, di tingkat Panja, persentase Bipih ditetapkan sedikit lebih tinggi di atas persentase subsidi atau nilai manfaat. Pertimbangannya untuk menjaga aspek istitoah atau kemampuan jemaah menjalankan rukun Islam kelima itu. Selain itu juga untuk menjaga keberlanjutan pengelolaan dana haji di BPKH.
Ketua Panja BPIH Komisi VIII DPR Marwan Dasopang menegaskan nominal Bipih Rp 49,8 juta itu belum final. Parlemen memberikan waktu satu malam untuk melakukan negosiasi ulang tiga komponen vital biaya haji. Yaitu ongkos penerbangan, sewa hotel, dan biaya masyair. Dia meyakini nominal biaya haji ketiga aspek tersebut bisa dikembali diturunkan. Sehingga BPIH dan Bipih dapat lebih rendah lagi.
Dia menegaskan butuh waktu lagi karena belum sepakat soal beberapa komponen biaya haji.
Marwan juga menyampaikan bahwa jemaah lunas tunda 2020 tidak dibebani biaya pelunasan. Jumlahnya sekitar 84 ribu orang. Ketentuan ini diambil karena sudah ada klausul sebelumnya. Yaitu bagi CJH lunas tunda yang tidak menarik uang pelunasannya, tidak lagi dibebani biaya pelunasan.
* Banyak Pos Biaya Dihapus
Biaya haji banyak dilakukan penghapusan poin-poin anggaran yang dinilai pemborosan. Diantara anggaran yang signifikan dan dihapus adalah untuk pemeliharaan kendaraan, peralatan kantor, wisma, gedung, dan bengkel di Arab Saudi senilai Rp 6,8 miliar.
Pos anggaran lain yang dihapuskan adalah biaya kelengkapan konsumsi di Makkah senilai Rp 12,3 miliar lebih. Pos anggaran tersebut dihapus karena urusan konsumsi sudah masuk dalam paket pengadaan katering.
Kemudian biaya pengadaan buku modul moderasi manasik haji senilai Rp 75 juta juga dihapus.
Menurut anggota DPR jemaah cukup dibekali buku manasik yang sudah satu paket dengan pengadaan koper oleh maskapai. Biaya protokol kesehatan yang semula diusulkan Rp 6,7 miliar juga dihapus. Pertimbangannya saat ini protokol kesehatan sudah kembali normal.
Lalu biaya gelang haji yang sempat viral belakangan, juga dihapus. ***