KEPRI POST – Pemerintah telah membuka suara terkait dengan penanganan tragedi pembakaran pesawat hingga menyandera kapten pilot Susi Air oleh KKB Papua.
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menyampaikan bahwa pemerintah telah mengakui adanya penyanderaan terhadap kapten pilot Susi Air oleh KKB Papua.
Mahfud MD menyebutkan hingga saat ini KKB Papua masih belum juga melepaskan kapten pilot Philip Mark Mehrtens.
Baca Juga: Mahfud Bantah Kasus Gubernur Papua Lukas Enembe Rekayasa Politik
Oleh karena itu, kata Mahfud, pemerintah akan melakukan dua cara untuk menangani masalah ini dan upaya persuasif menjadi pedoman yang utama.
"Pertama, pemerintah akan terus berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan penyelamatan kepada sandera dengan pendekatan-pendekatan yang sifatnya itu persuasif," jelasnya.
Kedua, lanjut Mahfud, Pemerintah Republik Indonesia harus terus melakukan komunikasi dengan Pemerintah Selandia Baru.
"Untuk memantau dan mengakselerasikan pengamanan pembebasan sandera Philip Mark Mehrtens," ucapnya.
Baca Juga: Mahfud Tanggapi Ucapan Teddy Minahasa, Jangan Jadi Polisi Kalau Ingin Kaya
Mahfud menegaskan bahwa penyanderaan warga sipil dengan alasan apapun tidak dapat diterima.
"Oleh sebab itu, upaya persuasif menjadi pedoman utama untuk keselamatan sandera," tegasnya.
Mahfud menjelaskan bahwa jika upaya yang pertama belum berhasil dilakukan, maka pemerintah tidak menutup kemungkinan melakukan upaya yang lain.
Baca Juga: Sosok Hacker Bjorka Terdeteksi, Mahfud: Kita Sudah Lacak
"Pemerintah juga ingin menegaskan bahwasanya Papua adalah sah bagian dari NKRI, baik menurut konstitusi RI maupun menurut hukum internasional, maupun menurut fakta yang sekarang sedang berlangsung," jelasnya.
Sementara itu juru bicara OPM, Sebby Sambon mengatakan bahwa aksi pembakaran pesawat tersebut dilakukan oleh Panglima Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Egianus Kogoya.
"Pembakaran pesawat ini telah dilakukan karena alasan yang masuk akal," katanya.***