Network
"Sejauh ini belum ada laporan (dugaan pelanggaran kebocoran data pemilih) dari masyarakat kepada Bawaslu," katanya.
Bagja mengungkapkan, DPT merupakan hasil pencocokan dan penelitian (coklit) oleh KPU dari Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4). Kemudian mengalami penyempurnaan menjadi daftar pemilih sementara (DPS) dan daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHb).
Menurut Bagja, salinan DPS sudah diumumkan tiap kelurahan/desa oleh PPS tanpa mencantumkan NIK. Jika ada NIK-nya, berarti bukan data yang diberikan KPU kepada Bawaslu atau peserta pemilu.
Ia pun mewanti-wanti KPU agar segera bekerjasama dengan Bareskrim dan BSSN untuk menelusuri dugaan kebocoran data.
"Kami mewanti-wanti KPU untuk bekerjasama dengan Bareskrim Polri dan BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) untuk mengecek tempat penyimpanan data sudah baik atau ada kemungkinan bocor," katanya.***
