Network
KEPRI POST - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akan meminta klarifikasi Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Ditjen Imigrasi KemenkumHAM) terkait dugaan kebocoran data paspor 34,9 juta Warga Negara Indonesia (WNI).
Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian (Dirjen Aptika) Kominfo, Semuel A Pangerapan mengaku belum bisa menyimpulkan dugaan kebocoran data jutaan paspor dan masih perlu untuk meminta klarifikasi Imigrasi
"Mengenai penyebabnya terjadi dugaan kebocoran data itu kami belum dapat menyimpulkan. Oleh karena itu, kami akan memanggil pihak Imigrasi untuk klarifikasi dan pencocokan data," katanya, Jumat 7 Juli 2023.
Baca Juga: Jutaan Data Paspor Diduga Bocor, Ini Penjelasan Kominfo
Samuel menjelaskan, Tim Investigasi Pelindungan Data Pribadi (PDP) telah menggelar investigasi awal dari situs yang menawarkan data maupun informasi di masyarakat.
Dari investigasi awal tersebut, Tim Investigasi PDP menemukan fakta adanya kemiripan data pribadi yang ditawarkan Hacker dengan data paspor.
"Berdasarkan hasil sampling memang ada kemiripan, tapi belum bisa dipastikan," katanya.
Pelanggaran Perlindungan Data Pribadi
Sebanyak 34,9 juta paspor diduga bocor dan diperjualbelikan. Dugaan kebocoran data itu meliputi nomor paspor, tanggal berlaku paspor, nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, dan lainnya.
Dugaan kebocaran data itu diungkap praktisi keamanan siber Teguh Aprianto melalui cuitan di akun Twitternya, @secgron. Menurutnya, dalam sebuah portal, pelaku juga memberikan sampel sebanyak 1 juta data yang terlihat valid.
