Network
KEPRI POST - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD meminta Bawaslu dan KPK menyelidiki dugaan transaksi janggal di Pemilu 2024. Transaksi mencurigakan dalam jumlah yang besar ini diduga untuk kepentingan kampanye.
Menurut cawapres pendamping Ganjar Pranowo tersebut, jika itu uang haram, biasanya adalah pencucian uang.
"Bawaslu harus menyelidiki dan mengungkap kepada publik. Tangkap! Supaya diperiksa rekening yang dicurigai menerima dana politik secara tidak sah," kata Mahfud, mengutip berita Antara, Minggu, 17 Desember 2023.
Baca Juga: Tak Takut Debat Lawan Mahfud dan Muhaimin, Gibran Rakabuming Siapkan Kejutan
Dugaan transaksi janggal di Pemilu 2024 itu berawal dari laporan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana.
Ia menyebutkan adanya laporan transaksi berkaitan tindak pidana pencucian uang dalam kampanye Pemilu 2024 meningkat 100 persen pada Semester II 2023. Sumber transaksi yang mencapai triliunan rupiah itu diduga berasal dari pertambangan ilegal.
"Kami lihat transaksi terkait dengan pemilu masif sekali laporannya ke PPATK, kenaikan lebih dari 100 persen, ini kami dalami," ujarnya, Kamis 14 Desember 2023.
Sementara itu dalam rekening khusus dana kampanye (RKDK), jelas Ivan, PPATK menemukan beberapa kegiatan kampanye tanpa pergerakan transaksi.
Baca Juga: 3 Perintah Megawati ke Kader PDIP untuk Menangkan Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024
