Network
KEPRI POST - Wakil Presiden Ma'ruf Amin membuka opsi untuk menampung para pengungsi Rohingya di Pulau Galang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Namun, Menko Polhukam Mahfud MD menyebut bahwa pemerintah bakal mengembalikan mereka ke negara asal, Myanmar.
Opsi untuk menampung pengungsi Rohingya di Pulau Galang, Batam, disampaikan Wapres Ma'ruf saat di Universitas Indonesia Depok, Jawa Barat, Selasa 5 Desember 2023.
"Penempatannya di mana? Dulu kita punya Pulau Galang, nanti kita bicarakan lagi apa akan seperti itu," ujarnya, mengutip berita Antara.
Baca Juga: Pengungsi Rohingya Paksa Masuk dan Terobos Imigrasi Lhokseumawe, Kemenkumham Salahkan UNHCR dan IOM
Wapres Ma'ruf menjelaskan, kedatangan pengungsi Rohingya mendapatkan penolakan dari masyarakat di Aceh, Riau, dan Medan. Menurutnya, ini merupakan permasalahan kemanusiaan yang harus ditanggulangi bersama antar-pemangku kepentingan.
Pemerintah Indonesia juga mengagendakan pembahasan solusi tersebut dengan Komisariat Tinggi PBB urusan Pengungsi (UNHCR) yang bertanggung jawab terhadap pengungsi.
Sejumlah opsi terkait langkah penanggulangan sedang dibahas secara intensif dalam rapat yang dipimpin oleh Menkopolhukam, Mahfud MD.
"Tidak mungkin kita menolak, tapi juga kita mengantisipasi jangan sampai ada penolakan dari masyarakat. Juga mengantisipasi jangan sampai semuanya lari ke Indonesia, itu akan menjadi beban," katanya.
Baca Juga: Ricuh, Baku Hantam Warnai Unjuk Rasa Pengungsi Afganistan di Batam
Mahfud MD mengaku segera memimpin rapat terakit dengan penanggulangan masalah pengungsi Rohingya, terutama terkait pemulangan ke negara asalnya.
"Akan kami rapatkan bagaimana cara mengembalikan ke negara asalnya melalui PBB, karena ada perwakilannya, nanti saya yang akan memimpin rapatnya," katanya saat kunjungan di MTS Annida Al Islamy Bekasi, Senin 4 November 2023.
Menurut cawapres nomor urut 3 ini, permasalahan pengungsi Rohingya yang datang ke Indonesia menggunakan kapal kayu itu diurus oleh United Nations High Commisioner for Refugees (UNHCR).
Indonesia sebenarnya tidak ikut menandatangani konferensi PBB tentang penanganan para pengungsi. Masyarakat awalnya menolong saat para pengungsi tersebut datang, namun karena semakin banyak, akhirnya kewalahan dan menolak.***
"Orang Aceh sudah menolak mereka," katanya.***
