Network
KEPRI POST - Mahkamah Konstitusi (MK) menjadwalkan sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU) Pilpres 2024 pada Rabu, 27 Maret 2024, besok. Untuk menjaga keamanan persidangan, Polri menyiagakan 130 personel polisi di Gedung MK.
Juru Bicara MK, Fajar Laksono menyebut, pengamanan sidang Pilpres 2024 tidak hanya dilakukan di dalam gedung, namun juga di luar Gedung MK.
"Kalau di dalam Gedung MK ini ada 130 perbantuan dari kepolisian, sementara di luar MK otoritas Kepolisian," ujarnya, Senin, 25 Maret 2024.
Baca Juga: Duga Ada Kecurangan Penyelenggara, Calon DPD dari Riau Gugat KPU ke MK
Menurut Fajar, pengamanan ini penting karena sidang sengketa hasil Pilpres 2024 menjadi magnet bagi masyarakat untuk datang dan menyaksikan secara langsung.
Pelibatan ratusan personel polisi dalam sidang tersebut untuk menghindari peristiwa yang tidak diinginkan, sekaligus menjaga ketertiban terkait parkir kendaraan serta akses masuk dan keluarnya para hakim atau pemohon.
"Upaya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk ketertiban parkir dan seterusnya. Akses masuknya hakim dan para pihak. Itu perlu diantisipasi,” katanya.
Sebagai informasi, MK telah menerima dua permohonan PHPU Presiden. Kedua permohonan ini diajukan pasangan calon nomor urut 01 Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar serta pasangan calon nomor urut 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Baca Juga: Caleg Gerindra Batam dan Golkar Kepri Gugat KPU ke MK, Selisih 137 Suara
Tim Pemenangan Nasional (Timnas) Pasangan Anies-Muhaimin mendaftarkan permohonan PHPU Presiden ke MK pada Kamis, 21 Maret 2024 pagi.
Dalam permohonan setebal 112 halaman, pasangan AMIN mendalilkan banyaknya kecurangan serta ketidaknetralan Presiden Jokowi dalam Pemilu 2024 karena keikutsertaan putranya, Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden.
Sedangkan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Pasangan Ganjar-Mahfud mendaftarkan permohonan PHPU Presiden pada Sabtu 23 Maret 2024 sore. Pasangan ini mendalilkan mengenai nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo.
Selain itu, pada Senin, 25 Maret 2024, MK juga menerima permohonan menjadi pihak terkait dalam perkara PHPU Presiden dari Tim Pembela Prabowo-Gibran.***
