Network
Dalam penjelasannya, Ucok menyatakan salah satu permasalahan utama kecurangan yang terdapat di Papua adanya penambahan jumlah pemilih yang begitu besar, termasuk di Distrik Sentani.
Menurutnya, di Distrik Sentani pemilihnya mencapai 98% yang memilih, padahal di rekapitulasi C1 hanya sekitar 40.000. Terjadi kenaikan yang signifikan, namun anehnya, kenaikan ini sinkron jumlah suara yang naik dengan penambahan-penambahan di beberapa partai lain.
"Ada pula surat suara yang tidak digunakan mencapai 12.000, tapi ketika di formulir D hanya tersisa 1.800-an dan ini sinkron dengan penambahan suara pada beberapa partai yang kemudian tidak sesuai dengan C1. Masalah utama lagi, di Papua ini ketika pleno di tingkat distrik tidak diberikan Form Model C Hasil, begitu juga di tingkat kabupaten bahkan di tingkat provinsi. Barulah ketika di KPU RI form itu diberikan,” sebutnya.
Sementara itu perwakilan dari PPP menyebutkan satu daerah pemilihan dalam permohonan mereka. Darman selaku kuasa hukum menyebut jika sebelumnya, PPP mendalilkan sengketa hasil Pemilu Tahun 2024 hanya untuk 18 provinsi, maka pada perbaikan permohonan, PPP menambahkan satu provinsi.
“Jadi, malam ini kita menambahkan perbaikan permohonan dari 35 dapil di 19 provinsi. Kami juga menambahkan alat bukti, jadi cukuplah untuk menjadi permohonan yang sah untuk diadili oleh Mahkamah Konstitusi,” tegas Darman.
Sebagai informasi, hingga pukul 23.37 WIB, MK telah menerima total sebanyak 280 permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024. Rinciannya, 266 permohonan Hasil Pemilihan Anggota DPR dan DPRD, 12 permohonan Hasil Pemilihan Anggota DPD, dan 2 permohonan Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.***
