Network
KEPRI POST - Sejumlah netizen memberi beragam respon atas terbitnya Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang melarang sekolah mewajibkan wisuda.
Dalam Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 14 Tahun 2023 menyebutkan bahwa wisuda untuk tingkat PAUD hingga SMA bukanlah kegiatan yang wajib dilakukan. Sekolah dilarang menjadijkan wisuda sebuah kewajiban, karena hanya akan memberatkan orangtua atau wali murid.
Di antara netizen menilai edaran tersebut kurang tegas, karena masih membuka celah bagi komite atau pihak sekolah tingkat PAUD hingga SMA untuk menarik kutipan atau sumbangan untuk wisuda.
Baca Juga: Orangtua Keluhkan Wisuda SD dan SMP Batam di Hotel, Biayanya Mahal dan Memberatkan!
"Jangan bilang tidak wajib, langsung dilarang aja atau dihapus, nanti mereka cari akal lagi, soal sumbangan yg tiap taun aja, komite sama pihak sekolah cerdik sekali itu," kata Fariz melalui akun Twitternya @PartaiGur***.
"Larang sekalian pak, banyak sekolah2 tersebut yg menahan ijazah anak didiknya yang ga bisa/mampu bayar wisudanya," komentar Ginanjar dalam akun @gb_sle***.
"Acara anfaedah... harus bayar sewa tempat, pinjam baju, foto-foto, padahal kan orang tua lagi butuh duit untuk bayar sekolah yang baru. Yang lebih penting," kata Arnazi dalam akunnya @Arnaz***.
Baca Juga: RTQ Studi Al Quran Terpadu Wisuda 8 Penghapal Quran
Kegiatan seperti wisuda ini memang sering menjadi sarana bagi pihak sekolah atau komite untuk menarik iuran ke orangtua atau wali murid. Kenyataan tersebut sangat memberatkan bagi orangtua, apalagi kalau acaranya berlangsung di hotel atau tempat-tempat mewah.
Di Batam, misalnya, beberapa SMP berencana membuat acara wisuda dengan mewah, di hotel dan semua muridnya memakai jas.
Isi Edaran Tidak Wajib Wisuda
Berikut isi Surat Edaran Kemendikbudristek terkait penyelenggaraan wisuda di sekolah:
- Memastikan satuan pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar, dan satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah agar tidak menjadikan kegiatan wisuda sebagai kegiatan yang bersifat wajib dan pelaksanaan kegiatan wisuda tidak boleh membebani orangtua atau wali peserta didik.
- Memastikan bahwa kegiatan, pada satuan pendidikan anak usia ini, satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar, dan satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah untuk melibatkan komite sekolah, dan orangtua atau wali peserta didik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kepala Dinas Kabupaten atau Kota agar melakukan pembinaan kepada seluruh satuan pendidikan di wilayahnya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan kualitas layanan kepada peserta didik.
Efektifkah edaran Kemendikbudristek tersebut untuk melarang sekolah tingkat PAUD hingga SMA agar tidak mewajibkan wisuda yang memberatkan orangtua?***
