KEPRI POST - Nongsa Point Marina di kawasan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mencatat kedatangan 300 yacht atau kapal layar mancanegara selama Januari hingga September 2022.
Direktur Utama PT Nongsa Terminal Bay, Djoko Pramono mengatakan, minat yacht atau kapal layar mancanegara datang ke Nongsa Point Marina Batam terus meningkat pasca pandemi Covid-19.
"Sebelum pandemi, tahun 2018 lalu, ada 1.196 kapal Yacht yang sandar di sini. Harapannya di tahun mendatang akan semakin banyak kapal yang parkir di Nongsa Point Marina. Karena pada 2023 ada 13 agenda boating event yang akan kami selenggarakan. Semoga ini semua dipermudah, sehingga recovery pariwisata bisa segera bangkit," harapnya, Rabu 16 November 2022.
Baca Juga: Kepri Miliki Tanjak Warisan, Dibuat Turun Temurun dan Taat Adab
Djoko menerangkan bahwa minat wisman untuk masuk ke perairan Indonesia sangat tinggi. Namun terkadang penetapan peraturan masuk secara resmi cukup sulit dan memerlukan waktu yang lama.
"Oleh karena itu, kita rapat kali ini, berusaha mencari solusi terbaik agar wisman ini dapat masuk dengan mudah bersama Yatch-nya. Namun, tetap dalam koridor aturan hukum atau peraturan yang ada di Indonesia," katanya.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan bahwa peluang Kepri untuk menarik wisman dengan kapal layar sangat besar, karena ada sekitar 6.000 yatch yang terparkir di Marina, Singapura.
"Informasi dari Pak Dirut NPM (Nongsa Point Marina) Joko Pramono bahwa saat ini terparkir 6.000 yatch di Marina yang ada di Singapura. Dengan wilayah laut kita yang lebih indah, tentunya kita bisa menarik mereka untuk masuk ke Kepri. Sekitar 20 sampai 30 persen (1.800 yacht) merupakan angka yang masuk akal," katanya.
Baca Juga: Pengangguran di Kepri Tembus 103.715 Orang, Terbanyak Tamatan SMK
Menurut gubernur, jika wisman dengan yacht tersebut bisa masuk ke Kepri, tentunya akan menggerakkan perekonomian daerah.
Meski demikian, ia mengakui bahwa untuk masuk ke perairan Indonesia, yacht memerlukan berbagai dokumen yang harus dilengkapi pemilik kapal. Ia berharap pengurusan dokumen ini dipermudah, dengan tetap memperhatikan kedaulatan maritim, karena izinnya lintas instansi dan kementerian.
"Persoalan regulasi teknis akan coba kita sederhanakan, apalagi menyangkut peraturan di daerah, dapat kita kaji dan lakukan inovasi. Namun, jika terkait dengan pemerintah pusat, bisa kita fasilitasi agar mendapatkan kemudahan dan wisman tetap bisa berwisata dengan aman," katanya.***