KEPRI POST – Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengatakan Indonesia berpotensi menjadi pasar kripto yang menjanjikan.
Hal ini memberikan peluang bagi para investor Singapura untuk berbisnis aset kripto di Indonesia.
Demikian dikatakan Wamendag saat menghadiri ABA Event bertema "Community Meet and Great Session Fireside Chat on Crossborder Blockchain, Cryptocurrency and Digital Asset Between Singapore and Indonesia" di Singapura (15/7).
"Peluang bisnis kripto di Indonesia terbuka lebar. Ini menjadi kesempatan bagi para investor untuk berbisnis di Indonesia. Tentu saja, bisnis yang dijalankan harus tetap menerapkan peraturan yang berlaku di Indonesia," jelas Wamendag.
Baca Juga: Daftar Gaji Pekerja Industri Digital 2021, Tidak Ada di Bawah Rp 4 Juta
Wamendag menyebutkan potensi lain sinergi di Indonesia yaitu mengadakan sosialisasi dan seminar bersama dengan Asosiasi Blockchain Indonesia dan Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia.
Hal tersebut guna memberikan pemahaman tentang manfaat dan penggunaan teknologi Blockchain dan aset kripto.
Menurut Wamendag, Indonesia dan Singapura juga dapat bekerja sama untuk mengamankan data-data sensitif dan aset-aset digital yang dapat ditransaksikan melalui platform perdagangan luar negeri yang bersifat lintas-batas (cross border).
Kerja sama antarinstansi pemerintah dapat dilakukan untuk mengantisipasi risiko kehilangan aset digital dan risiko penggunaannya.
Baca Juga: Perkembangan Industri Digital di Indonesia, Membuka Puluhan Juta Lapangan Kerja
"Kita juga dapat bekerja sama membangun platform blockchain tunggal berbasis komunikasi antarpemerintah untuk mengantisipasi kehilangan data-data penting, mengurangi biaya pelatihan, mengurangi biaya administrasi, dan menetapkan satu standar yang dapat menciptakan efisiensi pembiayaan lainnya," ujar Wamendag.
Sejumlah proyek Blockchain yang terkait dengan pemerintah Indonesia antara lain untuk mengamankan entri data, pendaftaran tanah, penelusuran proses bahan pangan, rantai pasokan komoditas, mengganti sistem berbasis kertas, mencegah penipuan, kepabean dan patroli perbatasan, transparansi anggaran, serta manajemen data antarlembaga.