KEPRI POST - Sejumlah buruh yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Batam menggelar aksi demo di Kantor Wali Kota Batam, Jumat 27 Oktober 2023. Aksi turun ke jalan ini adalah bagian dari agenda nasional yang dilakukan serentak para buruh di berbagai daerah di Indonesia.
Koordinator Lapangan (Korlap) Buruh, Salimun Yufid mengatakan, dalam aksi ini mereka mengusung dua tuntutan kepada pemerintah. Yakni menaikkan upah minimum 2024 sebesar 15 persen atau sekitar Rp675 ribu dan mendorong peran pemerintah dalam menghentikan perang Israel-Palestina.
"Kami minta kenaikan upah minimum 15 persen, karena ini adalah realita kehidupan di Batam," ujarnya.
Saat ini Upah Minimum Kota (UMK) Batam 2023 sebesar Rp4.500.440, naik 7,5 persen atau Rp314.081 dari UMK 2022 sebesar Rp4.186.359.
Namun pasca kenaikan UMK tersebut, berbagai bahan kebutuhan pokok dan sarana transportasi mengalami kenaikan harga. Kenaikan harga itu imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) hingga 30 persen.
Terus meningkatnya harga kebutuhan pokok dan jasa itu membuat kehidupan buruh makin sulit. Karena biaya hidup makin tinggi, sementara daya beli sangat rendah.
Dengan pertimbangan tersebut, buruh Batam menuntuk UMK 2024 naik Rp675 ribu, dari Rp4,5 juta menjadi Rp5,1 juta.
Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Yafet Ramon mengatakan mengakui kenaikan harga kebutuhan pokok berdampak terhadap pengeluaran buruh.
"Kenaikan upah 15 persen ini sangat layak untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap bulannya," katanya.
Tanggapan Wali Kota Batam
Mewakili Wali Kota Batam, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemko Batam, Yusfa Hendri menerima aspirasi para buruh yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Batam dengan lesehan.
Yusfa menyampaikan terima kasih kepada seluruh komponen masyarakat Batam, termasuk buruh, atas perannya dalam perekonomian Batam yang tumbuh 6,48 persen pada 2023.
"Pertumbuhan ekonomi Batam menjadi yang tertinggi di Kepri dan di atas rata-rata ekonomi nasional," katanya.
Sementara itu terkait dengan perang Israel - Palestina, Yusfa mengatakan bahwa sikap Pemerintah Indonesia telah jelas. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Presiden Jokowi di berbagai kesempatan.
Sedangkan mengenai rencana buruh untuk melakukan penggalangan dana bantuan kesehatan bagi Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Yusfa meminta buruh agar melakukan sesuai mekanisme.
"Kami menyarankan agar serikat buruh mengajukan permohonan tertulis kepada Bapak Wali Kota Batam. Selanjutnya sesuaikan dengan mekanisme yang berlaku, yaitu mendapatkan rekomendasi penghimpunan dana masyarakat dari Dinas Sosial Kota Batam," katanya.***