Per 31 Maret 2024, Sudah 186.679 Wajib Pajak di Kepri Lapor SPT Tahunan, Tumbuh 16,2 Persen

2 April 2024, 19:00 WIB
Ilustrasi Wajib Pajak di Kepri lapor SPT Tahunan. /Tangkap layar pajak.go.id

KEPRI POST - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kepulauan Riau (Kepri) mencatat pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) tahun 2023 mencapai 186.679. Jumlah tersebut merupakan pelaporan dari wajib pajak abdan dan orang pribadi hingga 31 Maret 2024.

"Jumlah ini tumbuh 16,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu," ujar Kepala Kanwil DJP Kepri, Imanul Hakim, Senin, 1 April 2024.

Imanul menjelaskan bahwa pelaporan SPT Tahunan tepat waktu adalah salah satu bentuk kontribusi nyata membangun bangsa dan negara.

Baca Juga: Hindari Tunggakan Pajak!! Begini Cara Mengecek Tagihan PBB Online Kota Batam

Secara rinci, dari total tersebut, SPT Wajib Pajak (WP) Badan sebanyak 4.394 atau tumbuh 4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

"Jumlah ini masih akan terus bertambah karena batas waktu pelaporan SPT sampai dengan 30 April 2024 untuk wajib pajak yang pembukuannya sama dengan tahun kalender," katanya.

Untuk sarana penyampaian SPT Tahunan, mayoritas Wajib Pajak menggunakan sarana elektronik melalui e-filing. Kemudian ada juga yang melalui e-form, e-SPT, dan lainnya secara manual ke kantor pajak.

Sementara untuk wajib pajak badan yang pembukuannya tidak sama dengan tahun kalender, paling lambat 4 bulan setelah berakhirnya tahun buku.

SPT Tahunan merupakan surat yang digunakan para wajib pajak untuk melaporkan segala bentuk perhitungan dan pembayaran pajak, baik untuk objek pajak maupun bukan pajak.

"Selain itu, SPT Tahunan juga digunakan untuk melaporkan harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan pajak," terang Imanul.

Ia menerangkan pajak merupakan salah satu instrumen penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar pemerintah dapat mengelola dan membangun negara.

Menurutnya, setiap rupiah pajak yang dibayarkan masyarakat ke kas negara dikelola secara prudent, kredibel, dan akuntabel untuk membangun dan menjaga keberlangsungan pembangunan Indonesia.***

Editor: Zaki Setiawan

Tags

Terkini

Terpopuler